Nur Mahmudi Tinjau ODNR Di Kantin SMPN 2 Depok

PKSDEPOK, DEPOK – One Day No Rice (ODNR) atau Sehari Tanpa Nasi menjadi salah satu program unggulan Kota Depok. Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail sebagai penggegas ide ini, terus menggalakan ODNR melalui berbagai program bersama pemkot Depok.

Dalam kunjungannya ke SMP Negeri 2 Depok, Nur Mahmudi meninjau perkembangan berjalannya program ODNR (26/02). Program ODNR ini juga memantau jajanan di kantin sekolah agar menyuguhkan makanan yang beragam tapi bergizi, aman, dan sehat seperti yang sudah diperlihatkan oleh penjual berupa jajanan jagung keju, kentang goreng, siomay, dan cireng yang terbuat dari tepung kanji.

Nur Mahmudi juga berkesempatan meninjau kelas tata boga SMP Negeri 2 yang memperlihatkan karya siswa dalam mengolah jenis jagung, singkong, dan ubi menjadi menu steak yang biasa terbuat dari daging.

“Kedatangan Bapak Walikota sudah pasti memberikan semangat menerapkan gerakan One Day No Rice ini di kalangan siswa dan guru menuju Indonesia sehat. Termasuk upaya sekolah untuk mewujudkan kantin sehat dengan melibatkan peran serta pengelola dan penjual untuk lebih peduli dengan bentuk jajanan yang sehat dan bergizi serta diharapkan dapat keuntungan dengan menjual menu ODNR,” jelas Hafid Nasir, Komite Sekolah SMP Negeri 2 Depok yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok. (rsk)

Sukses Murenbang, Pancoran Mas Gelar Reses

PKSDEPOK, Depok -- Tujuh anggota dewan dapil Pancoran Mas mengadakan acara reses di aula Kecamatan Pancoran Mas pada 23 hingga 25 Februari dengan masing-masing anggota dewan menghadirkan konstituen yang berbeda tiap harinya. Reses ini memberikan kesempatan kepada warga khususnya di Kecamatan Pancoran Mas menyampaikan aspirasi yang belum tertampung pada pelaksanaan Musrenbang sebelumnya di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sebelumnya, reses atau sekarang disebut Rapat Penyerapan Aspirasi Anggota DPRD Kota Depok di tahun 2015 ini dilakukan secara perorangan, yang saat ini diubah menjadi berkelompok.

Forum RW tingkat kelurahan dengan tujuan sebagai forum komunikasi semua stakeholder di tingkat kelurahan ini menampung usulan meliputi pembangunan fisik atau infrastruktur serta usulan di sektor ekonomi, sosial, dan budaya.

Hafid Nasir aleg Fraksi PKS menyampaikan untuk menjalankan forum RW di tingkat kelurahan dengan menghadirkan Ketua RW, tokoh masyarakat, pokdar kamtibmas, dan stakeholderlainnya. “Setelah acara reses ini, seorang anggota dewan membutuhkan forum sebagai media komunikasi untuk menyampaikan progres terhadap aspirasi warga yang disampaikan dan kendala serta permasalahan yang ada di lingkungan,” imbaunya. Hafid berharap selain menjadi sarana pertemuan warga juga sebagai media komunikasi dalam membahas dan mencari solusi permaslahan yang ada dilingkungan kita. (rsk)

Disdik Konfirmasi UN Berbasis Komputer SMP-SMA-SMK Depok

PKSDEPOK, Depok -- Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik Balitbang Kemdikbud) melalui surat edaran nomor 0059/H4/TU/2015 telah memilih beberapa SMP, SMA, dan SMK yang dianggap memenuhi syarat dan siap melaksanakan Ujian Nasional (UN) berbasis komputer atau Computer Based Test (CBT). Sekolah yang ditunjuk diminta mengirimkan lembar konfirmasi kepada Dinas Pendidikan kota/kabupaten setempat terkait kesiapan terutama mengenai prasarana.

Wakil ketua Komisi D DPRD Depok Hafid Nasir, meminta penjelasan Dinas Pendidikan Kota Depok apakah ini murni UN online berbasis komputer. Dalam konfirmasinya, Dinas Pendidikan Kota Depok menjelaskan online hanya dilakukan saat mendownload soal-soal UN ke komputer yang akan digunakan siswa dan pada saat pengumpulan jawaban. Selama waktu pengerjaan berlangsung, status jaringan offline.

Dalam pertemuan Dinas Pendidikan Kota Depok dan orangtua murid, Hafid menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak Sekolah :

1.	Mensosialisasikan orang tua siswa bahwa ini bukan murni UN online berbasis komputer sehingga orangtua siswa tidak resah dengan kebijakan ini.
2.	Sekolah mengupayakan agar sejumlah server dan PC yang dibutuhkan dalam keadaan baik sehingga tidak memberikan permasalahan siswa ketika mendapatkan hasil yang tidak baik.
3.	Karena pelaksanaannya nanti akan dibagi 3 gelombang (rasio ketersediaan PC 1:3 dengan jumlah siswa 303 orang), maka perlu ada penjelasan yang utuh kepada siswa dan orangtua agar ini tidak dipermasalahkan.
4.	Jaringan internet agar tersedia sesuai kapasitas band with minimal yang dibutuhkan.

  

Hafid juga mengharapkan ada kontribusi puspendik melalui Dinas Pendidikan untuk pengadaan Personal Computer (PC) sesuai spesifikasi minimal yang dibutuhkan dan Dinas bisa memfasilitasi pinjaman dari sekolah lain agar jenis PC yang akan digunakan sama. “Memang sesuatu yang baik tidak perlu menunggu kesempurnaan sehingga perlu ada semangat dan pemahaman yang sama antara Dinas, Sekolah, Komite, dan orangtua siswa,” tegasnya. (rsk)

PKS Keluarkan Tiga Kandidat Calon Walikota Depok

PKSDEPOK, Depok –  Tiga nama kandidat calon Walikota Depok periode 2015-2020 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diumumkan. Mereka adalah KH. Idris Abdul Shomad, Supariyono, dan Imam Budi Hartono.

Pemilu Raya (Pemira) PKS untuk menentukan calon Walikota Depok telah digelar pada Agustus 2014 lalu. Kader PKS berhak memilih dari tujuh nama yang dikeluarkan PKS. Ketujuh nama tersebut adalah Ketua DPD PKS Depok Supariyono, Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat 2009-2014 Imam Budi Hartono, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Wakil Ketua DPR RI 2013-2014 M. Sohibul Iman, Anggota DPR RI Dapil Bengkulu Syahfan Badri Sampurno, isteri Nur Mahmudi Ismail Nur Azizah Tahmid, serta calon eksternal yang saat ini menjabat Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad.

“Tiga nama ini akan kita lempar ke publik. Elektabilitas dan popularitas mereka di masyarakat juga akan menjadi variabel yang menentukan siapa diantara tiga nama itu yang layak,” jelas Muttaqin, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Depok (19/02).

PKS Laksanakan Apel Siaga Kader Inti

PKSDEPOK (20/2) - Kamis (19/2) pukul 8 pagi sampai 16, PKS DPC Sukmajaya telah mengadakan "Apel Siaga Kader Inti se-Sukmajaya" di Graha Insan Cita, Kota Depok.  Acara berlangsung dalam dua sesi.

Sesi pertama adalah "Mengokohkan Soliditas & Pertumbuhan Kader" sampai waktu dzuhur. Sesi pertama ini ditujukan untuk Kader Inti di semua jenjang. 

Lalu sesi kedua, "Pengokohan & Pembekalan  PJRW" dilaksanakan sampai waktu ashar. Khusus sesi kedua, peserta adalah seluruh Pengurus DPRa & semua PJRW. [CCM]

Cara Walikota Depok Menjaga Generasi Muda

Nur Mahmudi Ismail saat menghadiri acara Maulid Nabi di Balaikota Depok (12/2)

PKSDEPOK (20/2) - Beberapa waktu lalu, saat ramai sejumlah Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran terkait larangan perayaan hari valentine. Larangan tersebut dikarenakan adanya laporan jumlah generasi muda yang melakukan hubungan seks diluar nikah meningkat saat hari tersebut. Sejumlah pendapat menyatakan perayaan valentine tersebut bukan budaya asli Indonesia dan jelas tidak edukatif bagi rakyat Indonesia.

Terkait permasalahan generasi muda, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Depok sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah pihak seperti Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK mempunyai program Bina Keluarga Remaja, program pembinaan anak-anak remaja, program pembinaan kesadaran bela negara, kalau semua program ini direalisasikan bersama juga dengan kegiatan Pramuka, program relawan lingkungan, duta lingkungan, dan sebagainya. 

"Apalagi, berdasarkan data KPAI, lebih dari 32% usia 14-18 tahun sudah melakukan hubungan seks di luar nikah, maka kepedulian kita adalah bagaimana supaya mereka terhindar dari kegiatan negatif tersebut dan tetap beragama dengan benar," ucap Nur Mahmudi Ismail dalam wawancaranya.

Nur Mahmudi Ismail meyakini kegiatan olahraga, ilmiah, sosial masyarakat, pendidikan adalah sebagai implementasi kurikulum pendidian tahun 2013 dan dapat menjadi solusi alternatif. Seperti beberapa waktu lalu, Pelajar Kota Depok bersama Pemerintah Kota Depok sudah mendeklarasikan A7, yaitu Anti Narkoba,  Anti Tawuran, Anti Miras,  Anti Rokok,  Anti Seks Bebas,  Anti Mencontek dan Anti Bullying.

Selain itu, Nur Mahmudi Ismail mengatakan bahwa Pemerintah Kota Depok selama ini selalu mendorong dan memotivasi supaya generasi muda, khususnya di Kota Depok, untuk mandiri dalam kewirausahaan, kebersihan dengan aktivasi Bank Sampah di banyak daerah, dan masih banyak hal positif lainnya.

Mengenai valentine kemarin, dalam Surat Edaran oleh Dinas Pendidikan Kota Depok tanggal 13 Februari 2014 lalu, bahwa dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan religius di Kota Depok dan mempersiapkan generasi terbaik yang berbudi pekerti di masa depan, Pemerintah Kota Depok menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1) Mengisi kegiatan-kegiatan positif yang sesuai dengan nilai-nilai budaya ketimuran negara Indonesia,

2) Melarang kegiatan siswa yang berkaitan dengan hari kasih sayang / valentine day, baik di dalam maupun di luar sekolah,

3) Mengajak peran serta masyarakat, khususnya orang tua / wali murid untuk lebih peduli menjaga dan mendampingi putra-putrinya.

Pada tahun 2013 lalu, Tempo memberitakan bahwa Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad telah menghimbau kepada seluruh orangtua, khususnya di Kota Depok, untuk melarang anak-anaknya merayakan valentine dikarenakan Idris memiliki data soal jumlah pelajar Depok telah melakukan hubungan seks di luar nikah. [CCM]

Wakil Walikota Depok Data PKL di Margonda

Sumber foto dari Depoknews

PKSDEPOK (18/2) - Pada Rabu (18/2) pagi tadi, Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad melakukan pendataan Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan Margonda. Pendataan dilakukan dua kali, yaitu saat pagi dan sore hari.

Idris menegaskan bahwa pendataan tersebut adalah untuk menjaga ketertiban, tidak ada penggusuran. 

"Jangan diangkut lapak mereka, jadi kita hanya pendataan dulu. Pagi ada pendataan, sore ada pendataan karena bisa jadi yang dagang antara pagi dan sore berbeda orangnya," ucap Idris.

Idris menjelaskan yang perlu didata adalah nama pemilik lapak atau penjaganya, jenis dagangannya, domisilinya, KTP, dan sudah berapa lama berdagang di tempat tersebut.

Idris memberikan pengarahan terlebih dahulu di Balaikota kepada ratusan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kecamatan Pancoran Mas dan Beji sebelum melakukan pendataan. 

Idris ikut turun langsung mendata sekaligus berdialog dengan para PKL yang didata sepanjang Jalan Margonda. [CCM]

Begal Motor, Pokdar Kamtibmas Jaga Keamanan dan Ketertiban Depok

PKSDEPOK, Depok (14/02) – Upaya pengamanan Kota Depok dari aksi begal motor terus dilakukan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Abdul Fatah, mengundang camat dan lurah se-Kota Depok, serta jajaran pengurus Pokdar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) se-Kota Depok dalam rangka silaturahim menyikapi aksi begal motor. Pertemuan ini dilakukan setelah sebelumnya pemkot telah melakukan penambahan CCTV dan lampu penerangan jalan dibeberapa titik.

Acaranya yang dibuka oleh Nur Mahmudi Ismail serta Wakil Ketua DPRD Depok Supariyono ini dihadiri juga oleh Pasi Intel Kodim 0508 Depok Kapten M.Sujono dan Kasat Binmas Polresta Depok Kompol Suharto.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok Hafid Nasir, mengapresiasi sukarelawan pokdar kamtibmas meski tidak digaji. “Mereka sangat peduli dengan keamanan dan ketertiban. Bahkan ditengah-tengah kesibukan mereka, sering melakukan aksi sweepingpada malam hari di wilayah yang rawan dengan praktik narkoba, tindakan asusila pemuda pemudi diluar nikah, dan lainnya.”

Hafid yang juga Anggota Kehormatan Pokdar Subsektor Depok Jaya menjelaskan Perda no 16 tahun 2012 tentang pembinaan dan pengawasan ketertiban umum. Bab 4 pasal 27 terkait peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban mengingat jumlah personal Satpol PP yang terbatas. “Oleh karenanya keberadaan pokdar sangat diharapkan. Kami semua mengupayakan sinergitas pemkot dengan kepolisian dan kodim dalam rangka menjaga keamanan Kota Depok,” pungkasnya. (rsk)

3 Kartu Sakti, Hafid Nasir Minta Teliti Update Database

PKSDEPOK, Depok (12/02) – Pendistribusian 3 kartu sakti masih dalam pembahasan. Hal ini dibahas dalam kunjungan Komisi D ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok. Dalam kunjungan ini, komisi D memastikan rencana pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk 280.943 jiwa agar tepat sasaran. Rencana pendistribusian 3 kartu sakti ini tertunda karena data yang diberikan oleh Kementrian Sosial kepada Disnakersos Depok tidak sama dengan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Disnakersos, Diah Sadiah menjelaskan, data yang diterima dari pusat masih perlu dilakukan validasi dan verifikasi ke lapangan karena selain alamat yang tidak jelas, adanya kemungkinan data berkurang karena ada yang sudah meninggal, pindah tempat tinggal, atau status ekonominya sudah berubah. “Nantinya hasil dari pemutakhiran data tersebut akan dikembalikan ke pemerintah pusat (Kemensos) untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian baru akan didistribusikan ke calon penerima kartu sakti,” jelasnya.

Wakil ketua Komisi D, Hafid Nasir menyampaikan agar pemkot Depok memiliki database yang jelas agar pendistribusiannya tepat sasaran. “Pemutakhiran data harus hati-hati dalam mengupdatenya, jangan sampai nanti memunculkan masalah baru karena yang seharusnya menerima kartu sakti  tidak menerima atau sebaliknya,” tegasnya. Hafid menyampaikan hal ini karena sebelumnya ada laporan keresahan dari masyarakat terkait dengan data yang tidak valid untuk calon penerima kartu sakti. (rsk)

Komisi D Bersama Disnakersos Bahas Persiapan Depok Hadapi MEA

PKSDEPOK, Depok – Komisi D DPRD Depok melakukan kunjungan ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok (12/02). Kunjungan ini merupakan bagian dari rencana kerja Komisi D. Disnakersos merupakan salah satu mitra kerja Komisi D dalam menjalankan tupoksinya di DPRD Depok.

Dua dari empat misi Depok memiliki interseksi dengan Disnakersos  yakni mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan mewujudkan SDM unggul, kreatif, dan religius. Disnakersos juga memasukkan program Depok Kota Layak Anak

sebagai salah satu program unggulan Depok.

Wakil ketua Komisi D, Hafid Nasir menanyakan program Disnakersos menyikapi persiapan kota Depok menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). “Perlu ada perhatian dari pemerintah Kota Depok terkait dengan sertifikasi perusahaan dan tenaga kerja agar mereka siap go internasional dan berkompetisi dengan negara-negara ASEAN,” paparnya.

Pihak provinsi Jawa Barat sudah mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Kabupaten untuk membahas koordinasi persiapan MEA. Namun hal ini belum mengarah pada kebijakan teknis yang bersentuhan langsung dengan perusahaan dan tenaga kerja. (rsk)

Wakil Walikota Depok Terima Penghargaan Damkar Terbaik Se-Indonesia

Sumber foto : Depoknews

PKSDEPOK (13/2) - Pada Kamis (12/2) kemarin, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melalui Idris Abdul Shomad selaku Wakil Walikota Depok di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat.

Dalam paparannya, Idris Abdul Shomad mengatakan bahwa penghargaan ini diraih atas penilaian dari beberapa aspek diantaranya sisi kesiagaan personil, dimana waktu yang ditetapkan untuk penanganan kebakaran di Perda yaitu 20 menit dan Kota Depok dapat memenuhi target rata-rata 18 menit.

Selain itu, mobil Damkar Kota Depok sudah ada yang bisa masuk jalan kecil karena lebarnya hanya 1,7 meter dengan kapasitas 1.000 Lt air. 

Idris juga memaparkan bahwa salah satu nilai ukur mengapa Damkar Kota Depok layak mendapatkan penghargaan Damkar terbaik se-Indonesia karena beberapa waktu lalu Damkar Kota Depok dipercaya untuk melatih beberapa Kabupaten untuk melakukan pelatihan pemadam kebakaran yang dilakukan di Kota Depok.

Kepala Damkar Kota Depok, Yayan Arianto bersyukur atas penghargaan yang diberikan Menteri Dalam Negeri. Bagi Yayan, penghargaan tersebut berarti bahwa Kota Depok dipercaya memangku predikat Kota Terbaik Se-Indonesia dalam Pencegahan Kebakaran Bangunan Gedung dan Pemukiman.

Selama ini, Damkar Kota Depok telah bertugas sesuai prosedur yang berlaku dan turut memberdayakan masyarakat dalam sejumlah kegiatan. 

Yayan menambahkan, Damkar Kota Depok juga telah menandatangani kerja sama dengan perbatasan wilayah agar semakin memperluas daya jangkau untuk mencapai pusat kebakaran.

"Ini merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah untuk memperluas jangkauan, karena kita tidak pernah tahu dimana akan terjadi musibah kebakaran," ucap Yayan. [CCM]

RUU Pemilihan Kepala Daerah Butuh Revisi

PKSDEPOK (13/2) - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin menyampaikan alasan utama perlunya revisi UU No.01 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja (Raker) komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/02).

“Ada beberapa kelemahan mendasar yang menjadi konsideran perlunya dilakukan revisi, agar tidak menimbulkan kerawanan social, politik dan ekonomis, “papar Saduddin, yang disampaikannya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/02).

Tambah Saduddin lagi, alasan yang pertama adalah penegasan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah rezim Pemda sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013. Dengan demikian, maka harus ada penegasan bahwa penyelenggara pemilihan adalah penyelenggara yang ditentukan dalam UU ini agar tidak bertentangan dengan konstitusi.

“Jadi penunjukkan KPU sebagai penyelenggara didasarkan atas perintah UU, “ujar Saduddin, yang juga anggota Panja revisi UU Pilkada ini.

Yang kedua, lanjut Saduddin, terkait dengan tahapan penyelenggaraan dirasakan masih terlalu panjang sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerawanan social selain juga menyebabkan inefisiensi anggaran. Sehingga perlu dipersingkat tahapannya agar lebih sederhana dan tidak menimbulkan potensi kerawanan.

Yang terakhir, menurut Saduddin, persoalan rencana penyelenggaraan pemilihan serentak nasional harus dilakukan lebih soft, tidak terburu-buru, agar tidak menimbulkan kerawanan social politik di masyarakat termasuk kalangan elit parpol yang menjadi tempat lahirnya para calon pemimpin daerah. [CCM]