Nur Mahmudi Tinjau ODNR Di Kantin SMPN 2 Depok

PKSDEPOK, DEPOK – One Day No Rice (ODNR) atau Sehari Tanpa Nasi menjadi salah satu program unggulan Kota Depok. Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail sebagai penggegas ide ini, terus menggalakan ODNR melalui berbagai program bersama pemkot Depok.

Dalam kunjungannya ke SMP Negeri 2 Depok, Nur Mahmudi meninjau perkembangan berjalannya program ODNR (26/02). Program ODNR ini juga memantau jajanan di kantin sekolah agar menyuguhkan makanan yang beragam tapi bergizi, aman, dan sehat seperti yang sudah diperlihatkan oleh penjual berupa jajanan jagung keju, kentang goreng, siomay, dan cireng yang terbuat dari tepung kanji.

Nur Mahmudi juga berkesempatan meninjau kelas tata boga SMP Negeri 2 yang memperlihatkan karya siswa dalam mengolah jenis jagung, singkong, dan ubi menjadi menu steak yang biasa terbuat dari daging.

“Kedatangan Bapak Walikota sudah pasti memberikan semangat menerapkan gerakan One Day No Rice ini di kalangan siswa dan guru menuju Indonesia sehat. Termasuk upaya sekolah untuk mewujudkan kantin sehat dengan melibatkan peran serta pengelola dan penjual untuk lebih peduli dengan bentuk jajanan yang sehat dan bergizi serta diharapkan dapat keuntungan dengan menjual menu ODNR,” jelas Hafid Nasir, Komite Sekolah SMP Negeri 2 Depok yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok. (rsk)

Sukses Murenbang, Pancoran Mas Gelar Reses

PKSDEPOK, Depok -- Tujuh anggota dewan dapil Pancoran Mas mengadakan acara reses di aula Kecamatan Pancoran Mas pada 23 hingga 25 Februari dengan masing-masing anggota dewan menghadirkan konstituen yang berbeda tiap harinya. Reses ini memberikan kesempatan kepada warga khususnya di Kecamatan Pancoran Mas menyampaikan aspirasi yang belum tertampung pada pelaksanaan Musrenbang sebelumnya di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sebelumnya, reses atau sekarang disebut Rapat Penyerapan Aspirasi Anggota DPRD Kota Depok di tahun 2015 ini dilakukan secara perorangan, yang saat ini diubah menjadi berkelompok.

Forum RW tingkat kelurahan dengan tujuan sebagai forum komunikasi semua stakeholder di tingkat kelurahan ini menampung usulan meliputi pembangunan fisik atau infrastruktur serta usulan di sektor ekonomi, sosial, dan budaya.

Hafid Nasir aleg Fraksi PKS menyampaikan untuk menjalankan forum RW di tingkat kelurahan dengan menghadirkan Ketua RW, tokoh masyarakat, pokdar kamtibmas, dan stakeholderlainnya. “Setelah acara reses ini, seorang anggota dewan membutuhkan forum sebagai media komunikasi untuk menyampaikan progres terhadap aspirasi warga yang disampaikan dan kendala serta permasalahan yang ada di lingkungan,” imbaunya. Hafid berharap selain menjadi sarana pertemuan warga juga sebagai media komunikasi dalam membahas dan mencari solusi permaslahan yang ada dilingkungan kita. (rsk)

Disdik Konfirmasi UN Berbasis Komputer SMP-SMA-SMK Depok

PKSDEPOK, Depok -- Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik Balitbang Kemdikbud) melalui surat edaran nomor 0059/H4/TU/2015 telah memilih beberapa SMP, SMA, dan SMK yang dianggap memenuhi syarat dan siap melaksanakan Ujian Nasional (UN) berbasis komputer atau Computer Based Test (CBT). Sekolah yang ditunjuk diminta mengirimkan lembar konfirmasi kepada Dinas Pendidikan kota/kabupaten setempat terkait kesiapan terutama mengenai prasarana.

Wakil ketua Komisi D DPRD Depok Hafid Nasir, meminta penjelasan Dinas Pendidikan Kota Depok apakah ini murni UN online berbasis komputer. Dalam konfirmasinya, Dinas Pendidikan Kota Depok menjelaskan online hanya dilakukan saat mendownload soal-soal UN ke komputer yang akan digunakan siswa dan pada saat pengumpulan jawaban. Selama waktu pengerjaan berlangsung, status jaringan offline.

Dalam pertemuan Dinas Pendidikan Kota Depok dan orangtua murid, Hafid menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak Sekolah :

1.	Mensosialisasikan orang tua siswa bahwa ini bukan murni UN online berbasis komputer sehingga orangtua siswa tidak resah dengan kebijakan ini.
2.	Sekolah mengupayakan agar sejumlah server dan PC yang dibutuhkan dalam keadaan baik sehingga tidak memberikan permasalahan siswa ketika mendapatkan hasil yang tidak baik.
3.	Karena pelaksanaannya nanti akan dibagi 3 gelombang (rasio ketersediaan PC 1:3 dengan jumlah siswa 303 orang), maka perlu ada penjelasan yang utuh kepada siswa dan orangtua agar ini tidak dipermasalahkan.
4.	Jaringan internet agar tersedia sesuai kapasitas band with minimal yang dibutuhkan.

  

Hafid juga mengharapkan ada kontribusi puspendik melalui Dinas Pendidikan untuk pengadaan Personal Computer (PC) sesuai spesifikasi minimal yang dibutuhkan dan Dinas bisa memfasilitasi pinjaman dari sekolah lain agar jenis PC yang akan digunakan sama. “Memang sesuatu yang baik tidak perlu menunggu kesempurnaan sehingga perlu ada semangat dan pemahaman yang sama antara Dinas, Sekolah, Komite, dan orangtua siswa,” tegasnya. (rsk)

PKS Keluarkan Tiga Kandidat Calon Walikota Depok

PKSDEPOK, Depok –  Tiga nama kandidat calon Walikota Depok periode 2015-2020 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diumumkan. Mereka adalah KH. Idris Abdul Shomad, Supariyono, dan Imam Budi Hartono.

Pemilu Raya (Pemira) PKS untuk menentukan calon Walikota Depok telah digelar pada Agustus 2014 lalu. Kader PKS berhak memilih dari tujuh nama yang dikeluarkan PKS. Ketujuh nama tersebut adalah Ketua DPD PKS Depok Supariyono, Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat 2009-2014 Imam Budi Hartono, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Wakil Ketua DPR RI 2013-2014 M. Sohibul Iman, Anggota DPR RI Dapil Bengkulu Syahfan Badri Sampurno, isteri Nur Mahmudi Ismail Nur Azizah Tahmid, serta calon eksternal yang saat ini menjabat Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad.

“Tiga nama ini akan kita lempar ke publik. Elektabilitas dan popularitas mereka di masyarakat juga akan menjadi variabel yang menentukan siapa diantara tiga nama itu yang layak,” jelas Muttaqin, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Depok (19/02).

Begal Motor, Pokdar Kamtibmas Jaga Keamanan dan Ketertiban Depok

PKSDEPOK, Depok (14/02) – Upaya pengamanan Kota Depok dari aksi begal motor terus dilakukan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Abdul Fatah, mengundang camat dan lurah se-Kota Depok, serta jajaran pengurus Pokdar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) se-Kota Depok dalam rangka silaturahim menyikapi aksi begal motor. Pertemuan ini dilakukan setelah sebelumnya pemkot telah melakukan penambahan CCTV dan lampu penerangan jalan dibeberapa titik.

Acaranya yang dibuka oleh Nur Mahmudi Ismail serta Wakil Ketua DPRD Depok Supariyono ini dihadiri juga oleh Pasi Intel Kodim 0508 Depok Kapten M.Sujono dan Kasat Binmas Polresta Depok Kompol Suharto.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok Hafid Nasir, mengapresiasi sukarelawan pokdar kamtibmas meski tidak digaji. “Mereka sangat peduli dengan keamanan dan ketertiban. Bahkan ditengah-tengah kesibukan mereka, sering melakukan aksi sweepingpada malam hari di wilayah yang rawan dengan praktik narkoba, tindakan asusila pemuda pemudi diluar nikah, dan lainnya.”

Hafid yang juga Anggota Kehormatan Pokdar Subsektor Depok Jaya menjelaskan Perda no 16 tahun 2012 tentang pembinaan dan pengawasan ketertiban umum. Bab 4 pasal 27 terkait peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban mengingat jumlah personal Satpol PP yang terbatas. “Oleh karenanya keberadaan pokdar sangat diharapkan. Kami semua mengupayakan sinergitas pemkot dengan kepolisian dan kodim dalam rangka menjaga keamanan Kota Depok,” pungkasnya. (rsk)

Sikapi Valentine Day, Hafid Sebut Keluarga Sebagai Benteng Generasi Bangsa

Masa remaja adalah masa-masa yang paling indah. Pencarian jati diri seseorang terjadi pada masa remaja. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa remaja adalah tulang punggung sebuah negara. Statement demikian memanglah benar, remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik. Ditangan remajalah tergenggam arah masa depan bangsa ini.

Namun melihat kondisi remaja saat ini, harapan remaja sebagai penerus bangsa yang menentukan kualitas negara di masa yang akan datang sepertinya bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Perilaku nakal dan menyimpang di kalangan remaja saat ini cenderung mencapai titik kritis. Telah banyak remaja yang terjerumus ke dalam kehidupan yang dapat merusak masa depan.

Dalam rentang waktu kurang dari satu dasawarsa terakhir, kenakalan remaja semakin menunjukkan trend yang amat memprihatinkan. Kenakalan remaja yang diberitakan dalam berbagai forum dan media dianggap semakin membahayakan. Berbagai macam kenakalan remaja yang ditunjukkan akhir-akhir ini seperti perkelahian secara perorangan atau kelompok, tawuran pelajar, mabuk-mabukan, pemerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, dan seks bebas pranikah kasusnya semakin menjamur.

Di antara berbagai macam kenakalan remaja, seks bebas selalu menjadi bahasan menarik dalam berbagai tulisan selain kasus narkoba dan tawuran pelajar. Dan sepertinya seks bebas telah menjadi trend tersendiri. Bahkan seks bebas di luar nikah yang dilakukan oleh remaja (pelajar dan mahasiswa) bisa dikatakan bukanlah suatu kenakalan lagi, melainkan sesuatu yang wajar dan telah menjadi kebiasaan.

Pergaulan seks bebas di kalangan remaja Indonesia saat ini memang sangatlah memprihatinkan. Berdasarkan beberapa data, di antaranya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan sebanyak 32% remaja usia 14 hingga 18 tahun di kota-kota besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya, dan Bandung) pernah berhubungan seks. Hasil survei lain juga menyatakan, satu dari empat remaja Indonesia melakukan hubungan seksual pranikah dan membuktikan 62,7% remaja kehilangan perawan saat masih duduk di bangku SMP, dan bahkan 21,2% di antaranya berbuat ekstrim, yakni pernah melakukan aborsi. Aborsi dilakukan sebagai jalan keluar dari akibat dari perilaku seks bebas.

Menyikapi persoalan tersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Herry Pansila melalui Surat Edaran Nomor 425 / 789 – Set Umum tertanggal 13 Februari 2015 menginstruksikan kepada Kepala PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta se Kota Depok, agar :

1	Mengisi kegiatan-kegiatan positif yang sesuai dengan nilai-nilai budaya ketimuran Negara Indonesia,
2	Melarang kegiatan siswa yang berkaitan dengan hari kasih sayang / valentine day baik di dalam maupun di luar sekolah,
3	Mengajak peran serta masyarakat khususnya orangtua / wali murid untuk lebih peduli menjaga dan mendampingi putra-putrinya. Instruksi dilakukan dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan religius di Kota Depok dan dalam rangka mempersiapkan generasi terbaik yang berbudi pekerti di masa depan.

Maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok mengeluarkan edaran.

Momentum 14 Febuari yang di klaim sebagai "Hari Kasih Sayang" dan maraknya pemberitaan baik di media cetak atau elektronik termasuk pusat perbelanjaan dan hiburan yang berlomba-lomba menggelar acara hingga larut malam bahkan dini hari, maka ketahanan keluarga sebagai unsur terkecil di masyarakat menjadi benteng menjaga generasi bangsa yang peduli dengan keimanan dan ketaqwaan. 

H. Moh. Hafid Nasir, Dipl, Inf

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok

Bidang Kesejahteraan Mayarakat dan Anggota Badan Anggaran

3 Kartu Sakti, Hafid Nasir Minta Teliti Update Database

PKSDEPOK, Depok (12/02) – Pendistribusian 3 kartu sakti masih dalam pembahasan. Hal ini dibahas dalam kunjungan Komisi D ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok. Dalam kunjungan ini, komisi D memastikan rencana pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk 280.943 jiwa agar tepat sasaran. Rencana pendistribusian 3 kartu sakti ini tertunda karena data yang diberikan oleh Kementrian Sosial kepada Disnakersos Depok tidak sama dengan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Disnakersos, Diah Sadiah menjelaskan, data yang diterima dari pusat masih perlu dilakukan validasi dan verifikasi ke lapangan karena selain alamat yang tidak jelas, adanya kemungkinan data berkurang karena ada yang sudah meninggal, pindah tempat tinggal, atau status ekonominya sudah berubah. “Nantinya hasil dari pemutakhiran data tersebut akan dikembalikan ke pemerintah pusat (Kemensos) untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian baru akan didistribusikan ke calon penerima kartu sakti,” jelasnya.

Wakil ketua Komisi D, Hafid Nasir menyampaikan agar pemkot Depok memiliki database yang jelas agar pendistribusiannya tepat sasaran. “Pemutakhiran data harus hati-hati dalam mengupdatenya, jangan sampai nanti memunculkan masalah baru karena yang seharusnya menerima kartu sakti  tidak menerima atau sebaliknya,” tegasnya. Hafid menyampaikan hal ini karena sebelumnya ada laporan keresahan dari masyarakat terkait dengan data yang tidak valid untuk calon penerima kartu sakti. (rsk)

Komisi D Bersama Disnakersos Bahas Persiapan Depok Hadapi MEA

PKSDEPOK, Depok – Komisi D DPRD Depok melakukan kunjungan ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok (12/02). Kunjungan ini merupakan bagian dari rencana kerja Komisi D. Disnakersos merupakan salah satu mitra kerja Komisi D dalam menjalankan tupoksinya di DPRD Depok.

Dua dari empat misi Depok memiliki interseksi dengan Disnakersos  yakni mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan mewujudkan SDM unggul, kreatif, dan religius. Disnakersos juga memasukkan program Depok Kota Layak Anak

sebagai salah satu program unggulan Depok.

Wakil ketua Komisi D, Hafid Nasir menanyakan program Disnakersos menyikapi persiapan kota Depok menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). “Perlu ada perhatian dari pemerintah Kota Depok terkait dengan sertifikasi perusahaan dan tenaga kerja agar mereka siap go internasional dan berkompetisi dengan negara-negara ASEAN,” paparnya.

Pihak provinsi Jawa Barat sudah mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Kabupaten untuk membahas koordinasi persiapan MEA. Namun hal ini belum mengarah pada kebijakan teknis yang bersentuhan langsung dengan perusahaan dan tenaga kerja. (rsk)

Raker DPRD Depok, Hafid Konsisten Perjuangkan Puskesmas Tiap Kecamatan dan BPJS

PKSDEPOK, Cisarua (07/02) -- DPRD Depok menggelar penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2016 selama dua hari di Wisma Arga Mulya Kemendiknas, Cisarua. Penjelasan evaluasi anggaran dan realisasi tahun 2014 serta kegiatan DPRD TA 2015 yang dipaparkan Setwan DPRD Mohammad Thamrin ini mengawali jalannya raker.

Setiap Alat Kelengkapan Dewan DPRD Depok ditargetkan dalam 2 hari yakni, 7-8 Februari dapat menyusun rencana kerja sampai akhir 2016. Penyusunan ini dibagi dalam 3 masa sidang dengan menguraikan nama kegiatan, target capaian kinerja, serta rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah sesuai dengan leading sector.

Wakil ketua komisi D, Hafid Nasir menyampaikan agar kegiatan exposeini juga memperhatikan output dan outcome sehingga tidak hanya terlaksana tapi juga dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dalam bentuk kegiatan, “Termasuk bagaimana bentuk sinergitas harus optimal dengan leading sector terkait,” jelasnya.

Lanjutnya, contoh uraian kegiatan komisi D terkait dengan peningkatan peran dan fungsi dalam pengawasan, budgeting, dan legislasi yaitu mendorong pemkot tersedianya layanan Puskesmas 24 jam di tiap kecamatan dan kepesertaan BPJS dengan menyediakan posko pendaftaran di tiap kelurahan, “Penyediaan komputer dan jaringan internet melalui diskominfo di kelurahan sedang diwacanakan.” Hafid berharap penyusunan rencana kerja DPRD TA 2016 ini memberikan peningkatan peran dan fungsi legialatif. (rsk)