"Selama ini tidak ad kebijakan yang menurunkan harga bbm yang sudah terlanjur naik," katanya, hari ini.
Satrya menjelaskan, kontroversi harga bahan bahar minyak (BBM) memberikan keuntungan kepada SPBU asing dengan adanya perbedaan harga yang tipis dengan Pertamax milik Pertamina yang notabene BUMN. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya dapat mengontrol harga dan penggunaan BBM sehingga tidak mengorbankan rakyat.
Ia juga menyinggung bahwa penghapusan BBM Premium juga menunjukan pergerakan pada pasar bebas BBM. Sayangnya tidak semua masyrakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara baik.
"Sedangkan pemberian kartu-kartu dari pemerintah saja datanya masih menggunakan data tahun 2004. Itu kan sudah tidak relevan lagi," tuturnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah tidak perlu melakukan penurunan harga hanya untuk mengikuti harga minyak dunia. Selain itu, BBM Premium juga tidak perlu dihapuskan, hanya saja pemerintah harus melakukan penyesuaian harga untuk Pertamax.
"Pemerintah tidak belajar dari pengalaman minyak tanah terdahulu. Bagaimana secara perlahan pemerintah menggunakan 'melon hijau' atau gas 3kg untuk mengganti konsumsi minyak tanah. Namun setelah minyak tanah tidak ada, harga gas 3 kg tersebut semakin melambung. Mau tidak mau masyarakat harus beli juga. Masyarakat jangan dijebak seperti itu," tergas Satrya.
Sumber : http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=345104:pemerintah-jangan-gegabah-tentukan-harga-bbm-&catid=14:medan&Itemid=27
Posting Komentar