PKS Piyungan - Pengembangan sistem transportasi massal yang ditawarkan pemerintah pusat dan telah diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diapresiasi Pemkot Samarinda. Sebagai Ibu Kota Provinsi, Samarinda dianggap layak dan sudah saatnya menerapkan konsep tersebut. Meski demikian, regulasi dan biaya pembangunan mesti lebih dulu dimatangkan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Sugeng Chairuddin mengatakan, pihaknya siap merevisi rencana pembangunan jangka pendek dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai bentuk penyesuaian program tersebut. Terlebih, bila regulasinya telah jelas dan pos anggaran dari APBN.
“Sepanjang untuk kepentingan masyarakat kenapa tidak. Kami welcome saja,” ucapnya, kemarin (27/1). Menurut dia, untuk mematangkan program itu, perlu dilakukan pembahasan internal oleh pihak terkait.
Sehingga nantinya tidak bersinggungan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang disusun. Termasuk, rute jalan yang akan dilalui angkutan massal jenis semi-bus rapid transit (BRT) ini.
Bicara soal manajemen transportasi, menurut Sugeng, yang paling mujarab adalah transportasi massal untuk mengurai kemacetan. Meski juga perlu memperbanyak membangun jalan baru dan jalan layang (flyover). Tapi persoalannya, ada paradigma masyarakat yang perlu diubah.
Tak sedikit masyarakat beranggapan, belum ada bus angkutan massal saja sudah macet. “Transportasi massal tentu tidak sederhana yang dilihat. Jalurnya dipersiapkan. Kajiannya juga komprehensif. Tarifnya harus murah jadi masyarakat lebih memilih naik angkutan massal,” imbuhnya.
Tak berkurangnya titik macet dan bertambahnya volume kendaraan, dirasa Sugeng pembangunan transportasi massal tak perlu ditunda lagi. Terlebih lahan di Samarinda terus berkurang dan kunjungan warga kian meningkat. “Saya kira jangan nanti-nanti lagi,” tandasnya.
DPRD MENDUKUNG
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Mursyid Abdurrasyid mengatakan, peluang itu mestinya direspons Pemkot. Dia menyebut, jangan sampai tawaran pusat tersebut sama nasibnya dengan program pembangunan rusunawa dari Kementerian Perumahan Rakyat yang tak ditangkap dengan baik. Sebab, salah satu ciri kota metropolitan adalah penyediaan angkutan umum massal.
Hal itu sejalan dengan visi pemerintahan sekarang, yakni terwujudnya Samarinda sebagai kota metropolitan yang berbasis industri, perdagangan, dan jasa. “Tawaran itu bagian dari upaya mengatasi kemacetan. Salah satu jawaban selain jalan lingkar dan flyover yang sedang dibangun. Jadi segeralah berkoordinasi dengan pusat. Jangan sampai lepas,” ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, kemarin.
Diakuinya, master plan (rencana induk) transportasi Samarinda juga mesti dilihat dengan jaringan jalan di Samarinda. Juga diperlukan masukan dari berbagai pihak, seperti Dinas Perhubungan, kepolisian, dan akademisi. Ketersediaan angkutan umum massal yang aman, nyaman, dan murah menjadi kebutuhan masyarakat.
Ini mengingat pesatnya pertumbuhan kendaraan yang tak mampu diimbangi pertumbuhan jalan di ibu kota Kaltim. “Kalau tidak ada upaya lompat, jangan berpikir kenyamanan terwujud. Yang ada seperti Jakarta,” ujarnya.
Terhadap itu bahkan DPRD siap mem-back up dari sisi anggaran untuk mendukung sarana penunjang keberadaan angkutan umum massal. Wakil Ketua DPRD Samarinda Siswadi menuturkan, selama program tersebut prorakyat, tentunya para legislator di Basuki Rahmat –kantor DPRD mendukung. “Teknisnya gimana nanti. Yang penting mendapatkan bantuan pusat itu,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi jalan di Kota Tepian sempit tak bisa dijadikan alasan. Sebab, hal tersebut serupa dengan di Jogjakarta yang telah menerapkan Trans Jogja. “Tinggal ditentukan jalan mana saja yang cocok,” tandasnya. (ril/riz/kri/k9)
Sumber : http://m.kaltimpost.co.id/berita/detail/127748-angkutan-massal-jadi-solusi
Posted via Blogaway
Posting Komentar