PKS Piyungan - JAKARTA (30/1) - Ikhlas dalam bekerja sebagai wakil rakyat menjadi faktor utama yang harus diingat selalu oleh setiap legislator PKS. Karena ikhlas adalah syarat diterimanya sebuah amalan.
Hal itu dikatakan Presiden Anis Matta dalam taujihnya di depan legislator PKS se-Indonesia sebelum raker FPKS di Ruang Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (30/1/2015).
"Saya ingin mengingatkan kembali makna dari seluruh kerja yang kita lakukan, yaitu ma'na ikhlas. Karena ikhlas ini asasul qubul (syarat diterimanya amalan). Ulama-ulama kita dahulu mengingatkan, ikhlas itu ada tiga bagian, ikhlas sebelum amal, ikhlas ketika beramal, dan ikhlas sesudah beramal," ujar Anis
Anis menambahkan, jangan sampai nilai perjuangan dakwah yang dilakukan para legislator PKS di parlemen menjadi batal karena hilangnya keikhlasan.
Menurut Anis, para legislator PKS harus menjaga suasana tarbiyah (biah tarbawi) dalam menjalankan tugas sebagai politisi dan wakil rakyat di parlemen.
"Kenapa? karena dunia yang kita duduki ini senantiasa berubah, mudah muncul dua penyakit seperti yang sering dikatakan ulama-ulama kita terdahulu, yaitu penyakit subhat dan penyakit syahwat," imbuhnya.
Penyakit subhat dapat diobati dengan ilmu, dan penyakit syahwat diobati dengan iman. Karena itu ilmu dan iman ini, lanjut Anis, perlu dijaga dalam lingkungan politik dimana para legislator bekerja.
"Hanya orang-orang yang dalam ilmunya yang bisa bertahan dalam subhat itu. Menjaga supaya lingkungan fraksi mempunyai aura tarbawi yang kuat. Ini faktor deferensiasi kita dengan yang lain," tegas Anis.
Mantan Wakil Ketua DPR itu juga menyinggung peran politik PKS dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Bagi Anis, meskipun PKS kalah dalam Pemilu 2014, namun mendapat keberuntungan besar dengan bergabung ke dalam KMP, karena koalisi tersebut menjadi koalisi mayoritas di DPR.
Keberadaan PKS di KMP, lanjut politisi asal Makassar tersebut, memberi posisi tawar yang kuat. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan PKS mendapat posisi pimpinan baik di DPR maupun di MPR.
"Dengan bantuan koalisi ini, PKS semestinya tidak mendapat pimpinan, baik di DPR maupun MPR berdasarkan UU MD3 yang lama, tapi mendapat posisi pimpinan di DPR dan MPR. Ada kemenangan-kemenangan besar yang kita raih meski kalah dalam pemilu," jelasnya.
Karena itu Anis menegaskan, koalisi tersebut harus dipertahankan. Yakni dengan memperkuat persaudaraan, mempertahankan lingkungan syuro dalam koalisi, dan tidak melakukan manuver politik atas nama PKS melainkan selalu berdasarkan koalisi.
Anis juga menegaskan soal kebersamaan dalam KMP untuk menjadikan proyek perundang-undangan di parlemen dengan tujuan kemasalahatan umat. Untuk itu, Anis meminta agar para legislator PKS membaca ulang undang-undang yang ada apakah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau tidak.
"Perlu dibaca lagi bab tentang Maqashid Syariah untuk diimplementasikan dalam perundang-undangan, dan perhatikan perundang-undangan internasional, apakah perlu diterima sepanjang maslahat untuk bangsa. Jika ini dilakukan, maka inilah yang kita rasakan amalan siyasi (kerja politik) itu sebagai industri pemikiran," jelas Anis.
Rapat kerja FPKS digelar selama dua hari, Jumat-Sabtu (30-31/1) di Hotel Bidakara, Jakarta. Selain para legislator, pimpinan pusat PKS juga dipastikan hadir, seperti Ketua Majelis Syuro KH Hilmi Aminuddin.
Rapat kerja tersebut juga mengundang pimpinan partai-partai sahabat dari Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.
Kepala BIN Marciano Norman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dan anggota BPK Agung Firman Sampurno dijadwalkan mengisi sesi diskusi dalam acara tersebut. (pks.or.id)
Posted via Blogaway
Posting Komentar