TRENDING

Minggu, 18 Januari 2015

PKS: KPK seperti Lembaga "Screening" Calon Pejabat

PKS Piyungan - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki agenda tertentu dalam penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Nasir melihat KPK sudah bertransformasi menjadi lembaga screening yang memiliki kuasa besar dalam proses penentuan jabatan strategis.

"Konon katanya, waktu BG jadi calon Kabinet Kerja sudah dapat rapor merah dari KPK. Kalau memang merah, kuning, kenapa enggak 'dihajar' saja? Ke depannya, kalau memang KPK mau jadi lembaga screening, masukkan saja ke UU KPK," ujar Nasir dalam diskusi di Jakarta, Minggu (18/1/2015).

Nasir mempertanyakan penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan oleh KPK setelah Presiden Joko Widodo mengajukan yang bersangkutan sebagai calon tunggal kepala Polri. Di situ, Nasir berpandangan, KPK tidak bekerja pada prinsip kepastian hukum, akuntabel, dan terbuka.

"Asas-asas itu sepertinya sudah mulai luput dalam kerja KPK saat ini. Proses penegakan hukumnya konon katanya menurut selera pimpinan," imbuh dia.

Padahal, lanjut Nasir, KPK seharusnya bisa mendesak Polri untuk melakukan pendalaman lebih lanjut apabila diketahui terdapat transaksi mencurigakan di rekening Budi. Dengan penetapan tersangka terhadap Budi, Nasir melihat kondisi kepolisian juga terancam karena akan menimbulkan intrik di internal Polri.

Presiden Jokowi memutuskan menunda melantik Budi sebagai kepala Polri, meski dia telah melalui seluruh tahapan untuk menduduki jabatan itu, termasuk telah mendapat persetujuan dari DPR. Ini karena Budi sedang menjalani proses hukum setelah Selasa lalu diumumkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Presiden sudah memberhentikan dengan hormat Jenderal Pol Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri. Komisaris Jenderal Badrodin Haiti yang sebelumnya adalah Wakil Kepala Polri lalu diangkat menjadi Pelaksana Tugas Kepala Polri.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/01/18/14143871/PKS.KPK.Seperti.Lembaga.Screening.Calon.Pejabat


Posted via Blogaway

Posting Komentar

 
Back To Top