Cara Walikota Depok Menjaga Generasi Muda

Nur Mahmudi Ismail saat menghadiri acara Maulid Nabi di Balaikota Depok (12/2)

PKSDEPOK (20/2) - Beberapa waktu lalu, saat ramai sejumlah Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran terkait larangan perayaan hari valentine. Larangan tersebut dikarenakan adanya laporan jumlah generasi muda yang melakukan hubungan seks diluar nikah meningkat saat hari tersebut. Sejumlah pendapat menyatakan perayaan valentine tersebut bukan budaya asli Indonesia dan jelas tidak edukatif bagi rakyat Indonesia.

Terkait permasalahan generasi muda, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Depok sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah pihak seperti Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK mempunyai program Bina Keluarga Remaja, program pembinaan anak-anak remaja, program pembinaan kesadaran bela negara, kalau semua program ini direalisasikan bersama juga dengan kegiatan Pramuka, program relawan lingkungan, duta lingkungan, dan sebagainya. 

"Apalagi, berdasarkan data KPAI, lebih dari 32% usia 14-18 tahun sudah melakukan hubungan seks di luar nikah, maka kepedulian kita adalah bagaimana supaya mereka terhindar dari kegiatan negatif tersebut dan tetap beragama dengan benar," ucap Nur Mahmudi Ismail dalam wawancaranya.

Nur Mahmudi Ismail meyakini kegiatan olahraga, ilmiah, sosial masyarakat, pendidikan adalah sebagai implementasi kurikulum pendidian tahun 2013 dan dapat menjadi solusi alternatif. Seperti beberapa waktu lalu, Pelajar Kota Depok bersama Pemerintah Kota Depok sudah mendeklarasikan A7, yaitu Anti Narkoba,  Anti Tawuran, Anti Miras,  Anti Rokok,  Anti Seks Bebas,  Anti Mencontek dan Anti Bullying.

Selain itu, Nur Mahmudi Ismail mengatakan bahwa Pemerintah Kota Depok selama ini selalu mendorong dan memotivasi supaya generasi muda, khususnya di Kota Depok, untuk mandiri dalam kewirausahaan, kebersihan dengan aktivasi Bank Sampah di banyak daerah, dan masih banyak hal positif lainnya.

Mengenai valentine kemarin, dalam Surat Edaran oleh Dinas Pendidikan Kota Depok tanggal 13 Februari 2014 lalu, bahwa dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan religius di Kota Depok dan mempersiapkan generasi terbaik yang berbudi pekerti di masa depan, Pemerintah Kota Depok menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1) Mengisi kegiatan-kegiatan positif yang sesuai dengan nilai-nilai budaya ketimuran negara Indonesia,

2) Melarang kegiatan siswa yang berkaitan dengan hari kasih sayang / valentine day, baik di dalam maupun di luar sekolah,

3) Mengajak peran serta masyarakat, khususnya orang tua / wali murid untuk lebih peduli menjaga dan mendampingi putra-putrinya.

Pada tahun 2013 lalu, Tempo memberitakan bahwa Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad telah menghimbau kepada seluruh orangtua, khususnya di Kota Depok, untuk melarang anak-anaknya merayakan valentine dikarenakan Idris memiliki data soal jumlah pelajar Depok telah melakukan hubungan seks di luar nikah. [CCM]

Wakil Walikota Depok Terima Penghargaan Damkar Terbaik Se-Indonesia

Sumber foto : Depoknews

PKSDEPOK (13/2) - Pada Kamis (12/2) kemarin, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melalui Idris Abdul Shomad selaku Wakil Walikota Depok di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat.

Dalam paparannya, Idris Abdul Shomad mengatakan bahwa penghargaan ini diraih atas penilaian dari beberapa aspek diantaranya sisi kesiagaan personil, dimana waktu yang ditetapkan untuk penanganan kebakaran di Perda yaitu 20 menit dan Kota Depok dapat memenuhi target rata-rata 18 menit.

Selain itu, mobil Damkar Kota Depok sudah ada yang bisa masuk jalan kecil karena lebarnya hanya 1,7 meter dengan kapasitas 1.000 Lt air. 

Idris juga memaparkan bahwa salah satu nilai ukur mengapa Damkar Kota Depok layak mendapatkan penghargaan Damkar terbaik se-Indonesia karena beberapa waktu lalu Damkar Kota Depok dipercaya untuk melatih beberapa Kabupaten untuk melakukan pelatihan pemadam kebakaran yang dilakukan di Kota Depok.

Kepala Damkar Kota Depok, Yayan Arianto bersyukur atas penghargaan yang diberikan Menteri Dalam Negeri. Bagi Yayan, penghargaan tersebut berarti bahwa Kota Depok dipercaya memangku predikat Kota Terbaik Se-Indonesia dalam Pencegahan Kebakaran Bangunan Gedung dan Pemukiman.

Selama ini, Damkar Kota Depok telah bertugas sesuai prosedur yang berlaku dan turut memberdayakan masyarakat dalam sejumlah kegiatan. 

Yayan menambahkan, Damkar Kota Depok juga telah menandatangani kerja sama dengan perbatasan wilayah agar semakin memperluas daya jangkau untuk mencapai pusat kebakaran.

"Ini merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah untuk memperluas jangkauan, karena kita tidak pernah tahu dimana akan terjadi musibah kebakaran," ucap Yayan. [CCM]

Cara Nur Mahmudi Atasi Begal Motor di Depok

PKSDEPOK (8/2) - Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail akhirnya angkat bicara soalnya kasus begal motor yang telah meresahkan warga Depok beberapa hari belakang ini. Nur  mengatakan pemerintah kota Depok akan berkerjasama dengan Polres Depok untuk memasang CCTV (kamera pengintai) di beberapa sudut kota Depok.

"Sudah dengan Polres kita menghendaki soal CCTV tersebut," kata Nur Mahmudi di Apa Kabar Indonesia Malam, Sabtu, 7 Februari 2015.

Lanjut Nur, dia mencontohkan seperti kasus pembegalan di jalan Juanda Depok karena fasilitas lampu jalan yang minim kualitas dan tak menjangkau lebih luas.

"Lampu di jalan Juanda bukan tak mencukupi tapi lampunya terlalu tinggi. Bawahnya ada pohon, sehingga mungkin ada re-design. Jalan Juanda juga jalan nasional jadi kita akan minta ke PU juga," katanya.

Sebagai langkah untuk mengamankan kota Depok, selain menggandeng kepolisian, Nur juga akan mengajak para bikers di Depok untuk melakukan pengawasan.

"Kami sudah mengajak kelompok masyarakat termasuk bikers mereka siap jadi relawan, bantu kita," ucapnya.

Sumber : VIVA

Wakil Walikota Depok Audiensi dengan BIDAK Atasi Pembegalan

PKSDEPOK (2/2) – Sabtu sore (31/1) Wakil Walikota Depok Idris Abdul Samad melakukan audiensi bersama dengan BIDAK (Bikers Depok Anti Kekerasan). Salah satu anggota BIDAK, Agung Andri, menjelaskan bahwa awal kemunculan BIDAK ini adalah keprihatinan karena di media sosial ramai membicarakan seakan-akan Depok adalah ‘kota begal’ padahal kejahatan di Depok itu secara kuantitas menurun, tetapi dicitrakan buruk karena 2-3 kasus akhir-akhir ini.

“BIDAK sudah terbentuk 1 bulan yang berawal dari keprihatinan temen-temen bikers di Kota Depok yang bersifat aliansi taktis karena adanya begal dan perampokan di jalan raya, lalu setelah membentuk BIDAK ini kami lakukan agenda seperti melakukan patroli dan mengadakan pos-pos di bidang tertentu dan Alhamdulillah didukung Polres Kota Depok sehingga setiap patroli kami memiliki kerjasama khusus dengan pihak Polres. Yang jelas, BIDAK tidak melakukan tindak penghakiman di tempat, kami hanya melakukan penyergapan dan diserahkan kepada pihak Polres. Sampai saat ini sudah 7 (tujuh) orang yang kami sergap, baik itu pelaku jambret, begal, dan tawuran di Juanda. Ketujuh orang tersebut sudah kami serahkan kepada Polres. Mereka semua disergap langsung di Jalan Juanda, sekitar jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Mereka ada ciri sendiri, tidak sebagaimana pengendara motor pada umumnya. Saran kami, jangan pergi sendiri dan hindari malam terutama perempuan.”

Dalam rilisnya, BIDAK mengajukan 6 (enam) tuntutan dan menyatakan siap bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok dan Kepolisian Resort Kota Depok untuk membantu terciptanya kondisi aman dan kondusif bagi masyarakat Kota Depok dan khususnya bagi pengguna jalan raya di Kota Depok.

6 (enam) tuntutan itu antara lain :

1) Menciptakan rasa aman kepada masyarakat Kota Depok khususnya pengguna jalan raya di Kota Depok;

2) Melakukan tindakan khusus dan jitu untuk mengantisipasi dan mencegah maraknya aksi pembegalan dan perampokan terhadap pengguna jalan raya di Kota Depok;

3) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Depok melalui media massa di Kota Depok, daerah-daerah, dan/atau jalan-jalan yang rawan pembegalan dan perampokan;

4) Perbaikan sarana dan prasarana di jalan-jalan yang dianggap rawan di Kota Depok, khususnya penerangan jalan raya dan perbaikan kondisi aspal jalan;

5) Pemasangan spanduk himbauan rawan pembegalan dan perampokan di daerah-daerah dan/atau jalan-jalan yang dianggap rawan; dan

6) Meningkatkan piket jaga/patroli dari petugas yang berwenang (Polisi dan Satpol PP) di daerah-daerah rawan dan/atau jalan-jalan yang dianggap rawan, khususnya pada malam hari.

Audiensi Wakil Walikota Depok bersama dengan BIDAK (Bikers Depok Anti Kekerasan) dilaksanakan di lantai 1 Aula Balaikota Depok. [CCM]

Raker Fraksi PKS Bahas 5 RUU

Sumber foto : DPP PKS

Jakarta (31/1) – Fraksi PKS DPR RI menggelar Rapat Kerja yang berlangsung 30-31 Januari 2015. Raker yang juga dihadiri oleh pimpinan Fraksi PKS di semua provinsi di seluruh Indonesia ini, merupakan sarana konsolidasi dan perumusan program kerja lima tahun.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan pers usai Raker menyatakan, sesuai arahan Presiden PKS Anis Matta, seluruh anggota legislatif PKS diharapkan bekerja ikhlas, sungguh-sungguh, dan selalu meningkatkan kapasitas, serta kepedulian untuk menjalankan amanah sebagai anggota Fraksi PKS, baik di DPR maupun DPRD.

Jazuli mengungkapkan, Fraksi PKS DPR akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang yang prorakyat, diantaranya RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kewirausahaan Nasional, dan RUU Perlindungan Harga dan Kebutuhan Pokok.

“Ketiga RUU ini menjadi prioritas yang akan diperjuangkan Fraksi PKS,” terang Jazuli.

Selain membahas program kerja ke depan, Raker juga membahas beragam persoalan yang menjadi perhatian publik. Di antara persoalan tersebut adalah Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada Langsung.

FPKS meberikan catatan terbatas terhadap Perppu Pilkada untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Sejumlah hal yang menjadi catatan PKS di antaranya masalah penyelenggara, sengketa Pilkada, syarat umur dan pendidikan calon, paket calon, dan sejumlah hal lainnya.

“Revisi ini dimaksudkan agar Pilkada langsung dapat dilaksanakan secara berkualitas, efektif dan efisien dalam kerangka demokrasi yang lebih substantif,” imbuh Jazuli.

Kemudian terkait permasalahan yang terjadi di dua lembaga hukum, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), FPKS menilai hal tersebut sudah memasuki ranah pemerinah. “Presiden yang mesti mengambil sikap dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut,” lanjutnya.

Kemudian terkait dengan RUU Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2015 FPKS memberi menyampaikan juga sejumlah catatan, yakni: terkait postur APBNP 2015, FPKS mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditandai, diantaranya: terbukanya 250 ribu lapangan kerja per 1 persen pertumbuhan, penurunan angka kemiskinan ke angka 10,3 persen, penurunan tingkat pengangguran ke angka 5,6 persen, rasio kesenjangan (gini ratio) di 0,4 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta peningkatan kesejahteraan rakyat sebagiamana dimandatkan konstitusi.

Kemudian, terkait dengan penggunaan ruang fiskal, FPKS mengupayakan agar porsi Penyertaan Modal Nasional (PMN) pada BUMN lebih besar dari Rp 49 triliun agar ada alokasi anggaran untuk penambahan Dana Desa, pembangunan irigasi, pembangunan jalan desa.

Sumber : DPP PKS

Wakil Walikota Depok, Dandim dan Polres Depok Kerahkan Ratusan Personil Patroli Malam

PKSDEPOK (31/1) - Dalam rangka kordinasi antisipasi kejahatan malam hari, Wakil Walikota Depok adakan ngopi bareng Kapolres dan Dandim.

Momen ini diadakan di pos polisi lampu merah di Jalan Juanda pada Jumat, 30 Januari 2015 pukul 22.00 WIB.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan patroli keseluruh jalan-jalan kota oleh ratusan personil Kepolisian, TNI, DLLAJ, dan Satpol PP.

Disertasi Netty : Bentuk Perhatian Istri Gubernur Jawa Barat Kepada TKI

PKS Piyungan - Netty Prasetiyani, istri Gubernur Jawa Barat, mengikuti Sidang Terbuka Promosi Doktor Bidang Ilmu Pemerintahan dalam mempertahankan disertasinya yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Government to Government Indonesia dengan Korea Selatan : (Studi Kasus Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan)” pada Kamis (29/1) di ruang sidang Gedung Pascasarjana, Universitas Padjajaran, Bandung.

Netty menjelaskan bahwa awalnya ia ingin menulis sejauh mana perspektif kepala daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam menangani kasus human trafficking. Tapi persoalan ketenagakerjaan meresahkannya sebagai perempuan, dan akhirnya ia pun memilih meneliti isu ini dalam disertasinya.

Korea Selatan dipilih Netty dikarenakan jumlah tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan pada tahun 2013 sebanyak ‎9.387 orang, berdasarkan data BNP2TKI tahun 2014. Perusahaan-perusahaan di Korea Selatan banyak menawarkan bidang kerja manufaktur, pertanian, perikanan jasa, dan konstruksi dengan gaji yang diberikan berkisar antara Rp.9.000.000 hingga Rp 15.000.000 per bulan dan ini juga yang membuat banyak tenaga kerja asal Indonesia tertarik bekerja di Korea Selatan. Dan melalui skema penempatan G to G ke Korea Selatan ada peningkatan permintaan penempatan TKI dari 6 ribuan (tahun 2012) menjadi hampir 10 ribuan (2013). Artinya persepsi Korea Selatan terhadap kualitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak diragukan.

Penempatan program G to G adalah penempatan TKI ke luar negeri oleh pemerintah yang hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan TKI. Dalam upaya melindungi TKI, program G to G tidak mengizinkan pihak swasta untuk menempatkan TKI ke negara yang sudah melakukan kesepakatan

Pada tahun 2007, Indonesia dan Korea Selatan mulai melakukan kesepakatan bersama (MoU) tentang tata cara dan mekanisme pemberangkatan TKI dengan sistem Entry Permit System (EPS). Ini merupakan kebijakan ketenagakerjaan dari pemerintah Republik Korea Selatan yang menetapkan bahwa tenaga asing hanya dapat bekerja setelah pemerintah negara asal tenaga kerja tersebut membuat perjanjian bilateral dengan pemerintah Korea Selatan. Kebijakan ini juga mensyaratkan tenaga kerja baru dapat masuk Korea Selatan setelah menandatangani kontrak kerja dengan majikan. Sistem ini memberikan manfaat berupa penanganan keberangkatan TKI lebih teratur, aspek biaya lebih murah, dan hak tenaga kerja asing sama dengan warga Korea Selatan, termasuk hal upah minimum, jam kerja asuransi, dan aspek perlindungan lain

Sampai saat ini baru ada tiga negara yang melakukan program G to G dengan Indonesia, yaitu Korea Selatan, Jepang, dan Timor Leste. Netty menyampaikan kepada stakeholder dan pemerintah untuk mulai mencoba menginisiasi ke negara lain melalui program tersebut dikarenakan program G to G tenaga kerja yang akan bekerja di negara lain mempunyai kepastian, merasa nyaman, dan terjamin termasuk kesejahteraan tenaga kerja lebih baik.  

Beberapa catatan yang masih diperbaiki, menurut Netty, adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai perumus kebijakan perlu mempertimbangkan unsur sistem kontrak, jangka waktu kontrak kerja, dan penyesuaian toleransi budaya atau ideologi. Sementara BP2TKI sebagai pelaksana perlu membenahi sejumlah praktik penyimpangan yang masih ditemukan dalam tahap pelatihan bahasa Korea, tes, sending, dan pelatihan peserta. Dan upaya advokasi yang dilakukan KBRI hendaknya tidak sekadar penyambutan di bandara, namun juga pendampingan selama berada di Korea. [CCM]

Sumber :
http://www.pksdepok.com/2015/01/disertasi-netty-bentuk-perhatian-istri.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&m=1

Posted via Blogaway

Bersama Damkar dan Kepolisian, Relawan PKS Bantu Evakuasi Korban Banjir di Surya Cigadung

PKS Piyungan - Perumahan Surya Cigadung yang berlokasi di daerah cigadung subang ,Kamis sore (29/01/15), diterjang banjir se tinggi perut orang dewasa. Banjir ini berasal dari luapan sungai cigadung yang berada di tengah-tengah komplek.

Tim relawan PKS yang mendapat informasi dari kader yang terkena musibah, langsung turun ke lokasi untuk membantu para korban. Tim yang terdiri dari 10 relawan ini bersama dengan tim Pemadam Kebakaran dan dari Kepolisian dibantu warga mengevakuasi ratusan warga yang masih terjebak di rumah mereka.

menurut kader PKS yang tinggal di lokasi bencana, ustad Totong, banjir sudah setinggi lutut semenjak sore, menjelang magrib air dari sungai cigadung yang berada di tengah pemukiman meluap, sehingga merendah perumahan hingga setinggi perut orang dewasa.

Akibat dari banjir ini, ratusan KK yang tinggal disana mengungsi ke daerah yang lebih aman, namun tampak juga sebagian bapak-bapak bertahan di rumah mereka untuk menjaga hal-hal buruk yang mungkin terjadi di kondisi seperti ini.

Alhamdulillah sekitar pukul 20.30 air sudah surut, tampak beberapa keluarga sudah ada yang kembali ke rumah mereka untuk membersihkan sisa kotoran banjir [amw]

Sumber : http://pks-subang.org/berita-terbaru/bersama-damkar-dan-kepolisian-relawan-pks-bantu-evakuasi-korba-banjir-di-surya-cigadung/

Posted via Blogaway