Wenand Ainusi: Pelantikan DPRD Mansel untuk Papua Barat lebih Baik

PKS Piyungan - Oransbari-Mansel. 30 Desember 2014 merupakan hari yang bersejarah bagi Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel). Pasalnya pada hari itu Kabupaten pemekaran yang belum memiliki Bupati definitive ini melakukan pelantikan Anggota DPRDnya untuk pertama kali. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.

Meskipun sempat terhambat masalah teknis, pelantikan yang semestinya dilaksanakan pada pukul 10.00 waktu setempat akhirnya bisa dilaksanakan pada pukul 11.15 waktu oransbari tanpa ada kendala berarti. Terlihat puluhan pasukan pengamanan dari Polri dan TNI serta Satuan Polisi Pamong Praja turut mengamankan acara pelantikan tersebut. Namun dari 20 calon anggota legislatif hanya19 yang dilantik. Menurut informasi satu calon tersebut diduga memalsukan ijasahnya sehingga Kementerian Dalam Negeri belum dapat menetapkannya.

Salah seorang angota DPRD Kabupaten Mansel dari Partai Keadilan Sejahtera adalah Bapak Wenand Ainusi. Saat kami temui usai pelantikan, beliau berharap bahwa dengan adanya DPRD di Mansel akan semakin memajukan daerah tersebut. “Harapan saya Manokwari Selatan kedepan bisa lebih sejahtera dengan program-program pemerintah yang langsung menyentuh rakyat. Mengingat kinerja karateker saat ini belum maksimal, tentu dengan adanya DPRD Mansel sebagai pengontrol akan semakin memacu eksekutif untuk terus bekerja lebih maksimal lagi.

Dalam pelantikan tersebut Bapak Esau M. Ahoren dari PDIP ditunjuk sebagai Ketua sementara dengan Wakil Ketua Sementara Alex Iba dari Partai Demokrat. Semoga dengan pelantikan ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Mansel khususnya dan Papua Barat Umumnya. [MD]

Sumber : http://www.pkspapuabarat.org/2015/01/wenand-ainusi-pelantikan-dprd-manokwari.html?m=1

Harga BBM Turun, Ini Pekerjaan Rumah Pemerintah Versi PKS

PKS Piyungan - JAKARTA -- Pemerintah resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Januari. Langkah itu diapresiasi oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPR. 

Sebab, memang seharusnya harga BBM di Indonesia turun karena harga minyak mentah dunia turun jauh di bawah patokan harga APBN.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan, naiknya harga BBM beberapa waktu lalu membuat beban masyarakat semakin besar. Dengan turunnya harga BBM kali ini, diharapkan beban masyarakat juga ikut turun. 

Menurut Jazuli, masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini. Yaitu menormalkan kembali harga kebutuhan pokok yang ikut naik saat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

"Sekarang pemerintah harus mengontrol harga-harga barang terutama sembako yang sudah terlanjur naik di lapangan," kata Jazuli pada Republika, Kamis (1/1) malam.

Jazuli menambahkan, keputusan pemerintah kembali menurunkan harga BBM menjadi pelajaran dalam mengambil setiap kebijakan. Sebab ini menunjukkan kesan pemerintah yang terburu-buru dalam membuat kebijakan. 

"Setiap mengambil kebijakan harus dikaji dan dipikirkan terlebih dahulu secara matang dan dalam," imbuh anggota komisi II DPR tersebut.

Pemerintah telah menurunkan harga BBM bersubsidi mulai pukul 00.00 WIB 1 Januari 2015. Harga premium sekarang menjadi Rp 7.600, harga solar menjadi Rp 7.250 dan harga minyak tanah tetap di Rp 2.500.

Sumber : http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/02/nhil6v-harga-bbm-turun-ini-pekerjaan-rumah-pemerintah-versi-pks

"Semoga Allah Memberkati Indonesia" | By @anismatta

PKS Piyungan - Sekali lagi saya ingin mengingatkan pentingnya tahun 2014 sbg tonggak demokrasi kita. 

Pemerintahan SBY melewati periode presidensial secara penuh tanpa ancaman non-demokratis. 

Kita berhasil merampungkan pileg dan pilpres yg kompetitif dan partisipatif dlm sejarah kita. 

Pilpres sudah kita lalui dgn proses yg sangat intens. Intens artinya kita serius dan menganggap penting. Tidak apatis.

Semua itu buah dari perjalanan 16 tahun Reformasi kita. Keseimbangan antara kehadiran Negara dan aspirasi Rakyat mulai bertemu. 

Negara bukan lagi bermakna Rejim, tapi institusi politik hasil konsensus Rakyat utk memenuhi hajat hidupnya. 

Pemerintahan Jokowi-JK silakan bekerja. KMP akan mengimbangi dgn kritik konstruktif dlm koridor checks & balances. 

PKS juga akan terus melanjutkan kaderisasi. Banyak kerja-kerja dakwah, sosial dan politik yg harus diisi di tahun depan. 

2015 adalah tahun pemenuhan janji2. Bukan saja janji pemerintah yg menang pemilu, tapi juga janji PKSkpd konstituennya. 

Bahwa PKS akan tetap melayani Indonesia dgn cinta, kerja dan harmoni. Apa pun yang terjadi. 

PKS akan terus membangun diri sebagai partai modern berpilarkan kader2 berkualitas utk mewarnai ranah publik negeri. 

PKS juga akan terus hadir di tengah2 masyarakat, bekerja bersama, mengatasi masalah2 nyata. 

Artinya, PKS juga harus berbenah diri. Kita berhasil melewati badai. Saatnya membangun bahtera yang lebih kokoh. Untuk ummat, untuk Indonesia. 

Di penghujung tahun ini kita berdoa utk saudara2 kita yg diberi musibah: warga Banjarnegara, keluarga kru dan penumpang Air Asia QZ8501, dan masih banyak yg tidak bisa disebut satu per satu. 

Mari kita menutup 2014 dgn rasa syukur dan rendah hati, tanpa perlu pesta pora dan hingar bingar. Mari temani saudara2 kita dgn doa. 

Dan kita membuka 2015 dgn harapan. Semoga Allah memberkati Indonesia. 

Kobarkan semangat Indonesia

Resolusi Tahun Baru Fahri Hamzah Lucu Juga Ya

PKS Piyungan -Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah yang dinilai kontroversial oleh kalangan yang tidak satu kutub pemikiran dengannya membuat resolusi tahun 2015 yang tidak biasa.

Di hari pertama 2015, Wakil Ketua DPR RI itu mengeluarkan apa yang disebunya sebagai "Keputusan Saya No. 1/2015 tentang Etika Media Sosial" dengan hastag #KepMedSos.

Keputusan ini, kata Fahri diperuntukan khususnya bagi orang-orang yang memberi dirinya (haters).

"Feel free to attack me," tulis Fahri Hamzah yang akhir Oktober 2014 lalu menjadi salah seorang penerima Youth Award dari Kantor Berita Politik RMOL.

Dia membebaskan siapapun pengguna media sosial untuk melakukan empat hal ini:

Pertama, mengkritik dan memberikan masukan.
Kedua,  memaki dan menghina dengan kata-kata.
Ketiga,  memaki dan menghna dengan gambar.
Keempat,  memfitnah.

Selain keempat hal itu, dia melarang pengguna media sosial mengirimkan konten pornografi kepada dirinya.

"Block (pertemanan atau hubungan) hanya dilakukan atas pasal lima," kata Fahri lagi. [dem]  

Sumber : http://www.rmol.co/read/2015/01/01/185299/Resolusi-Tahun-Baru-Fahri-Hamzah-Lucu-Juga-Ya-

Jelang 2015, Jokowi Diminta Tak Umbar Janji

PKS Piyungan - Momentum pergantian tahun 2014 ke 2015 harus menjadi titik awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih baik membangun konsolidasi dan menunjukkan kepemimpinan.

Presiden Jokowi juga diharapkan mampu membuat kebijakan yang jelas dan terukur, serta merealisasikan kerja nyata dan bukan sekadar umbar janji.

"(Tahun) 2015 adalah momentum awal pemerintahan baru untuk konsolidasi dan tunjukkan kualitas kepemimpinan. Jangan buat kebijakan yang regresif (mundur), arah kebijakan harus jelas terukur, dan bukan lagi banyak janji tapi tindakan nyata realisasikan nawacita," kata Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, melalui pesan singkat, Rabu (31/12/2014).

Menurutnya, reformasi birokrasi harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan terukur. Bukan dilakukan secara sporadis apalagi sloganistik, serta jangan pula terkesan demotivasi bagi aparatur dengan kebijakan instan dan menyalahkan PNS kelas rendah, karena revolusi mental harus dimulai dari atasan.

Sementara itu, sambung Jazuli, pemerintah harus mampu menjaga hubungan konstruktif dengan parlemen. Konsultasi dan mekanisme akuntabilitas kepada parlemen harus dijaga dan diperkuat. Pemerintah, jangan mengambil kebijakan strategis tanpa pelibatan dan pengawasan parlemen.

"Jika kebijakan positif bagi rakyat pasti didukung, jika negatif kita koreksi. Jangan fobia dan takut dengan DPR, karena sistem bernegara demikian. Aturannya berdasarkan konstitusi dan undang-undang," terangnya.

 

Jazuli menjelaskan, hubungan pemerintah dan parlemen perlu diperkuat karena bangsa ini memiliki banyak permasalahan, sehingga dalam penyelesaiannya harus melibatkan seluruh stakeholder bangsa ini.

"Di sinilah pentingnya membangun komunikasi yang baik antarlembaga negara," ujarnya.

Apalagi saat ini bencana alam semakin banyak intensitasnya, dan skala baik kerusakan maupun korban jiwa. Pemerintah harus bangun politik kebencanaan yang semakin kuat dengan satu konsep komprehensif antisipasi, menangani sampai tuntas, dan mitigasi bencana.

Kemudian dalam mengeluarkan kebijakan, ujar Jazuli, pemerintah harus netral dan tidak berpihak pada kepentingan politik maupun partisan. Kebijakan pemerintah harus merepresentasikan negara, bukan kepentingan politik tertentu.

Dari segi ekonomi, kata Jazuli, pergantian tahun diprediksi masih diwarnai melemahnya nilai rupiah. Untuk itu, ia mengingatkan Tim Ekonomi Kabinet Kerja harus bisa bekerja keras dalam menjaga stabilitas dan menciptakan perbaikkan ekonomi.

"Bukan saatnya cari kambing hitam dan saling lempar tanggung jawab," pungkasnya.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2014/12/31/337/1086252/jelang-2015-jokowi-diminta-tak-umbar-janji

Kisah Muhammad Yudi Kotouky Saat Blusukan ke Pegunungan Tengah Papua

Dogiyai, Papua (31/12) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Muhammad Yudi Kotouky melakukan blusukan ke pedalaman kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, Selasa (30/12). Yudi melakukan reses ini dengan perjalanan darat selama 6 jam perjalanan.

Di Dogiyai, Yudi ditemani oleh empat orang anggota legislatif dari PKS di kabupaten tersebut. Yudi dan rombongan juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke kediaman Bupati Dogiyai, Thomas Tigi. Berbagai isu pembangunan wilayah di kabupaten Dogiyai menjadi pokok bahasan kunjungan itu.

“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati yang telah mampu membangun kabupaten baru ini dari kondisi masih hutan belantara menjadi seperti sekarang ini,” kata Yudi.

Pada kesempatan ini, Bupati Dogiyai juga mengungkapkan apresiasi kepada Yudi yang selama belum menjadi anggota dewan telah terbiasa bekerja bagi masyarakat Dogiyai melalui lembaga sosial.

“Saya yakin Bapak Kotouky akan mampu memperjuangkan aspirasi kami di pegunungan tengah Papua ini ke tingkat nasional mengingat selama ini Bapak Kotouki telah dikenal bekerja di tengah-tengah warga masyarakat bahkan sebelum duduk di parlemen,” kata Bupati Thomas Tigi.

Selanjutnya, Yudi dan rombongan bersama dengan Bupati Thomas Tigi bergerak menuju kompleks gedung DPRD Kabupaten Dogiyai. Rombongan disambut oleh Sekertaris Dewan (Sekwan) kabupaten Dogiyai, Max Yobee. Mereka pun berkeliling meninjau lokasi kompleks yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Selain berkunjung ke lembaga eksekutif dan legislatif kabupaten Dogiyai, Yudi dan rombongan juga bersilaturahim dengan para tokoh dan masyarakat di Moanemani dan Mapia. Silaturahim yang dilakukan selepas shalat shubuh berjamaah itu dimanfaatkan oleh Yudi untuk menyerap secara langsung aspirasi warga dan sekaligus menyampaikan perkembangannya di parlemen.

Diakhir kegiatan silaturahim ini, Pria yang akrab disapa Muhay ini pun memberikan bantuan dana kepada Pengurus Kemakmuran Masjid (PKM) di Moanemani dan Mapia yang merupakan Masjid kebanggan umat Islam di sana.

Di kabupaten yang terletak di pegunungan tengah Papua itu, Muhay beserta rombongan juga mengunjungi pabrik kopi P5 yang sudah puluhan tahun berdiri dan saat ini merupakan satu-satunya pabrik kopi yang berada di Moanemani.

“Kualitas kopi Moanemani tidak kalah dengan kopi lainnya, maka saya menaruh harapan besar agar komoditas unggulan asli daerah Dogiyai ini dapat terus di kenal ke level nasional bahkan hingga ke mancanegara,” ungkap legislator asal dapil Papua yang meliputi Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Memberamo Raya, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, dan Kota Jayapura itu.

Usai dari Dogiyai, Muhai bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pelaku usaha di kota Nabire. Mereka pun menyampaikan harapan agar Muhay dapat memperjuangkan pemerataan pembangunan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi masyarakat asli Papua.

Sumber: pks.or.id

DPRD Morowali Utara Konsultasi Anggaran ke Palu

PKS Piyungan - PALU (29/12) – Sebagai wakil rakyat di daerah pemekaran yang baru terbentuk, anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara melakukan konsultasi kebijakan anggaran ke DPRD Kota Palu, pada Senin (29/12).

Salah satu legislator Kabupaten Morowali Utara yang datang ke Palu, Yanto Baoli mengatakan anggota dewan di wilayahnya baru dilantik pada tanggal 23 Desember 2014. 

“Bersama 25 orang anggota dewan lainnya, kami melakukan konsultasi anggaran dengan rekan-rekan anggota dewan di Kota Palu,” ujar Yanto saat ditemui pewarta di Kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tengah.

Dari hasil konsultasi di DPRD Kota Palu, lanjut Yanto, diperoleh masukan bahwa untuk sementara kebijakan DPRD Morowali Utara masih menggunakan kewenangan Bupati dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015.

“Untuk saat ini (kebijakan anggaran) belum bisa dibahas, mengingat pelantikan DPRD (Kabupaten Morowali Utara) baru dilaksanakan tanggal 23 Desember 2014. Waktunya sangat mepet untuk melakukan pembahasan anggaran tahun 2015. Sementara deadline anggaran harus masuk per tanggal 31 Desembar. Sehingga, kebijakan anggarannya masih mengunakan kewenangan Bupati untuk tahun 2015,” jelasnya.

Sumber: Humas PKS Sulawesi Tengah

DPR apresiasi Basarnas gerak cepat temukan penumpang AirAsia

PKS Piyungan - Setelah tiga hari hilang, akhirnya pesawat AirAsia QZ 8501 ditemukan di sekitar Perairan Pangkalanbun, Kalimantan Tengah. Pesawat tujuan Surabaya-Singapura itu sempat hilang kontak di antara Tanjung Pandan-Pontianak sejak Minggu (28/12) lalu.

Banyak pihak memberi apresiasi atas kinerja Badan SAR Nasional (Basarnas) di dalam menemukan pesawat berpenumpang 155 orang dan 7 kru awak itu. Tak terkecuali, apreasiasi acungan jempol dari Komisi V DPR RI yang memang membidangi perhubungan.

"Kami mengapresiasi Basarnas yang cepat melakukan melakukan operasi pencarian Pesawat AirAsia ini sehingga bisa memberikan kepastian kepada keluarga korban," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia kepada wartawan, Jakarta, Rabu (31/12).

Selain itu, Komisi V DPR juga menyampaikan simpati dan bela sungkawa kepada keluarga penumpang Pesawat Air Asia QZ 8501. Keluarga diharapkan untuk tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan ini.

"Kami turut berduka dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan menghadapi musibah ini," kata Yudi.

Politikus PKS itu mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera melakukan investigasi penyebab terjadinya kecelakaan Pesawat AirAsia. Selanjutnya hasil investigasi dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-apresiasi-basarnas-gerak-cepat-temukan-penumpang-airasia.html

FPKS DPRD Sumsel Imbau Warga tak Hura-hura Rayakan Tahun Baru

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) 

DPRD Propinsi Sumatera Selatan 

(Sumsel), H Imam Mansur Lc

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Imam Mansur Lc mengimbau kepada seluruh masyarakat Sumsel untuk tidak berlebihan dan berhura-hura dalam merayakan tahun baru.

"Untuk seorang muslim, selain tidak sesuai dengan ajaran Islam juga mengingat banyaknya musibah yang sedang terjadi akhir-akhir ini," jelasnya.

Menurutnya, musibah banjir di berbagai daerah di Indonesia, tanah longsor di Banjarnegara dan Garut, dan teranyar musibah pesawat jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 merupakan tanda-tanda teguran dari Allah.

Ketua DPW PKS Sumsel ini juga mengajak masyarakat untuk senantiasa berdoa kepada Allah untuk keselamatan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya masyarakat Sumsel.

Secara terpisah, Sekretaris FPKS Sumsel H Mgs Syaiful Padli, ST menyampaikan keprihatinannya yang sangat mendalam atas segala musibah yang menimpa bangsa Indonesia.

"Kami turut berduka atas segala musibah yang menimpa bangsa Indonesia akhir-akhir ini," ungkapnya.

Dia juga berharap proses evakuasi korban dan pesawat Air Asia QZ8501 berjalan lancar.

Sumber : http://palembang.tribunnews.com/2014/12/31/fpks-dprd-sumsel-imbau-warga-tak-hura-hura-rayakan-tahun-baru

Anis Matta Doakan Keluarga dan Korban Musibah Air Asia QZ8501

Jakarta (31/12) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyatakan dirinya turut berduka cita atas musibah kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501, yang terjadi pada Ahad (28/12).

"Simpati dan belasungkawa terdalam untuk keluarga korban musibah..#QZ8501," tulis Anis dalam akun Twitternya @anismatta, Selasa (30/12) malam.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu juga turut mendoakan para korban jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501. "Allahummaghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum," tambahnya.

Diketahui, pesawat Air Asia QZ8501 berhasil ditemukan oleh Badan Search and rescue Nasional (Basarnas) pada Selasa (30/12) siang. Pesawat itu ditemukan di perairan sebelah barat daya Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saat ini sudah 6 jasad yang diduga korban dari kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 telah berhasil dievakuasi. (PKS.or.id)

Prihatin Air Asia, Politisi PKS : Baiknya Tidak Rayakan Tahun Baru Berlebihan

Ahmad Zakaria anggota DPRD surabaya asal fraksi PKS mengingatkan agar jajaran Pemkot dan warga Surabaya untuk tidak merayakan pergantian tahun secara berlebihan. Saran itu terkait dengan insiden jatuhnya pesawat Air Asia. Terlebih hampir separuh lebih penumpang Air Asia QZ8501 adalah warga Surabaya.

"Surabaya memang ada Car Free Night dengan berbagai alternatif kegiatan menyambut tahun baru. Mestinya, kita prihatin, bela sungkawa, tidak menghadirkan acara hura-hura yang berlebihan dalam tahun baru, karena masih berkabung," ujar Achmad Zakaria, sekretaris Fraksi PKS DPRD Surabaya.

Lebih lanjut Zakaria mengatakan bahwa akhir tahun 2014 ini, saatnya merenung dan instrospeksi diri, kalau perlu tidak merayakan tahun baru secara berlebihan. "Car Free Night harus dibuat sederhana, atau bahkan dikaji ulang, dengan menghadirkan kegiatan yang lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa," pinta Zakaria.

Zakaria juga menghimbau, dana yang dikeluarkan untuk kegiatan tahun baru agar tidak berlebihan dan alangkah lebih bijak bila disumbangkan untuk daerah bencana, termasuk penanggulangan banjir di Surabaya.

"Saya sebagai anggota DPRD mewakili PKS juga turut bela sungkawa untuk keluarga penumpang Air Asia QZ8510, semoga tabah dan dimudahkan, serta untuk semua warga surabaya yang beberapa hari ini terkena dampak banjir dan genangan, semoga pergantian tahun 2014-2015 ini membawa perubahan yang lebih baik lagi," pungkasnya. [beritajatim/islamedia]

Pemerintah Jangan Gegabah Tentukan Harga BBM

MEDAN - Wacana penurunan harga bahan bakar minyak yang mengikuti turunnya harga minyak dunia dinilai kurang tepat. Bendahara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Utara Satrya Yudha Wibowo menilai pemerintah terlalu gegabah dalam menentukan harga bahan bakar minyak. 

"Selama ini tidak ad kebijakan yang menurunkan harga bbm yang sudah terlanjur naik," katanya, hari ini. 

Satrya menjelaskan, kontroversi harga bahan bahar minyak (BBM) memberikan keuntungan kepada SPBU asing dengan adanya perbedaan harga yang tipis dengan Pertamax milik Pertamina yang notabene BUMN. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya dapat mengontrol harga dan penggunaan BBM sehingga tidak mengorbankan rakyat. 

Ia juga menyinggung bahwa penghapusan BBM Premium juga menunjukan pergerakan pada pasar bebas BBM. Sayangnya tidak semua masyrakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara baik. 

"Sedangkan pemberian kartu-kartu dari pemerintah saja datanya masih menggunakan data tahun 2004. Itu kan sudah tidak relevan lagi," tuturnya. 

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah tidak perlu melakukan penurunan harga hanya untuk mengikuti harga minyak dunia. Selain itu, BBM Premium juga tidak perlu dihapuskan, hanya saja pemerintah harus melakukan penyesuaian harga untuk Pertamax.

"Pemerintah tidak belajar dari pengalaman minyak tanah terdahulu. Bagaimana secara perlahan pemerintah menggunakan 'melon hijau' atau gas 3kg untuk mengganti konsumsi minyak tanah. Namun setelah minyak tanah tidak ada, harga gas 3 kg tersebut semakin melambung. Mau tidak mau masyarakat harus beli juga. Masyarakat jangan dijebak seperti itu," tergas Satrya.

Sumber : http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=345104:pemerintah-jangan-gegabah-tentukan-harga-bbm-&catid=14:medan&Itemid=27

17 Penghargaan Diraih Sumut Selama Tahun 2014

MEDAN (30/12/14) - Sumatera Utara mantap lalui tahun kerja keras. Sepanjang tahun 2014, tujuh belas penghargaan telah diraih Provinsi Sumatera Utara. Berikut ini penghargaan yang diraih Provinsi Sumatera Utara:

1. 25 MEI 2014 Gubernur Sumut menerima penghargaan JUARA II NASIONAL Bidang Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diserahkan oleh Menteri Tenaga Kerja

2. 5 JUNI 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih SIKOMPAK AWARD TINGKAT NASIONAL Penghargaan Bidang Peren­canaan Pembangunan Desa Melalui PNPM-MPD Bagi Pelaku-Pelaku PNPM di Serahkan Oleh Mendagri

3. 7 JUNI 2014 Gubernur Sumut menerima penghargaan SATYALANCANA WIRAKARYA K­eberhasilan Pembangu­nan Pertanian dan Kehutanan disematkan oleh Presiden RI Pada Acara Pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan XIV Tahun 2014 di Stadion Kan­juruhan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur

4. 15 JULI 2014 Ketua Tim Peng­gerak PKK, Hj Sutias Handayani Gatot Pujonugroho menerima SATYALANCANA WIRA KARYA Keberhasilan sebagai Penggerak Wira Usaha Bidang Koperasi dan UKM disematkan oleh Presiden RI pada Acara Peringatan Hari Koperasi NAsional ke-67 Tahun 2014 di Lapangan Benteng Medan

5. 11 AGUSTUS 2014, Gubernur Su­mut menerima penghargaan Anugrah BUDHIPURA Peng­har­gaan Tertinggi atas Pres­tasi Pengmbangan Sis­tem Inovasi Daerah (SIDa) diserahkan oleh Wakil Presiden RI pada Upacara Puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) ke-19 Tahun 2014 di Jakarta

6. 6 OKTOBER 2014 Gubernur Su­mut H Gatot Pujo Nugroho menerima BARET DAN BREVET KEHORMATAN TNI DARI PANGLIMA TNI Dalam Rangkaian HUT TNI ke-69 Tahun 2014 di Dermaga Ujung Komando Armada RI Kawasan Timur (KOARMATIM) di Surabaya

7. 26 NOVEMBER 2014 Provinsi Sumatera Utara meraih predikat Daerah Peduli Konsumen Tahun 2014 bersama 5 daerah lainnya dan menerima penghargaan JUARA I yang diserahkan Men­te­ri Perdagangan Rachmat Gobel di Bandung.

8. 27 NOVEMBER 2014 Gubernur Sumut menerima Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada pada 50 tahun Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada Kartika (MKBHK) diberikan kepada Pemerintah Daerah atas dukungannya terhadap keberhasilan program kesehatan di wilayah kerjanya. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani.

9. 27 NOVEMBER 2014 Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara Hj. Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho menerima peng­hargaan MITRA BHAKTI HUSADA Diserahkan Oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta. Mitra Bakti Husada (MBH) merupakan tanda penghargaan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, BUMN, BUMD, dan organisasi profesi dalam mendukung keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

10. 29 NOVEMBER 2014 Gubernur Sumut mendapat penghargaan PIALA PERAK GERAKAN PE­NA­NA­MAN SATU MILIYAR POHON DARI PRESIDEN RI. Penghargaan diserahkan Presiden Joko Widodo pada Peringatan Hari Menanam Po­hon Indonesia dan Bulan Me­nanam Nasional (HMPI dan BMN) di Desa Tempursari, Kecamatan Sidoharjo, Wonogiri, Jawa Tengah. Penghargaan diberikan karena Dianggap berhasil mendukung gerakan penanaman pohon.

11. 5 DESEMBER 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima penghargaan Kinerja TERBAIK II SUB BIDANG BINAMARGA DARI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI. Sumut dianggap berhasil mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di tengah berbagai tantangan termasuk minimnya alokasi anggaran yang ada.

12. 5 DESEMBER 2014, Bunda PAUD Sumut, Hj Sutias Han­dayani Gatot Pujonugroho menerima penghargaan PEMENANG I APRESIASI BUNDA PAUD BER­PRESTASI diserahkan oleh Direktur Pembinaan PAUD Dirjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dr. Erman Syamsudin di Yogyakarta. Sutias dinilai ber­hasil merangkul dan bekerjasama dengan para mitra ker­ja dalam meningkatkan mutu pendidikan anak didik PAUD di Sumut.

13. 7 DESEMBER 2014, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara Hj Sutias Handayani menerima anugerah SAHABAT PERS dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) yang diserahkan Ketua SPS Pusat pada acara Awarding Night Serikat Perusahaan Pers (SPS) di Hotel Garuda Plaza Medan

14. 11 DESEMBER 2014 Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan 4 Kepala Daerah di Kabupaten/Kota di Sumut memperoleh penghargaan KEPALA DAERAH INOVATIF 2014 yang diserahkan oleh Mendagri di Solo – Jawa Tengah

15. 12 Desember 2014 Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugorho menerima penghargaan Karta Adidarma tingkat Nasional 2014 dari Kementerian Sosial dalam acara Bulan Bhakti Karang Taruna Tingkat Nasional Tahun 2014 yang diselenggarakan di Kabupaten Asahan. Peng­hargaan tersebut diberikan lang­sung oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan dihadiri para kepala daerah dari propinsi lainnya.

16. 18 Desember 2014 Gubernur Gatot Pujonugroho Menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2014 sebagai bentuk apresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada pusat dan daerah atas prestasi dan kontribusi dalam mendukung pelaksaan PUG, PP dan PA sesuai dengan bidang tugas. Penyerahan peng­hargaan dilakukan se­rangkaian peringatan Hari Ibu. Selama 11 tahun ber­turut-turut Sumatera Uta­ra menerima penghargaan serupa.

17. 20 Desember 2014 Hj.Sutias Handayani Gatot Pujonugroho menerima penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial di Jambi.
______ 
*jurnalasia.com, Harian Waspada, Koran Sindo 

Keluarga Sudah Mengijinkan, Jika Rumah Kami Mau Dijadikan Posko Banjir PKS

Jumat (26/12) hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan Bogor seharian menyebabkan tinggi air di Kali Ciliwung naik. Warga Rawajati kecamatan Pancoran Jakarta Jakarta yang rumahnya di bantaran Kali Ciliwung pun terendam hingga satu meter lebih pada esok harinya, Sabtu (27/12) .

Titik banjir yang berada di RW07 Rawajati, menenggelamkan rumah - rumah khususnya yang berada tidak jauh dari bibir Kali Ciliwung. Termasuk salah satunya rumah keluarga Nora, jarak rumahnya sekitar tiga ratus meter dari Ciliwung. Lantai satu rumahnya yang letaknya di bawah jalan sudah terendam, tinggal lantai atasnya yang sejajar jalan masih bisa digunakan. Beliau juga mempersilahkan jika PKS akan menggunakan lantai atas rumahnya untuk posko banjir. “Keluarga sudah mengijinkan dan sudah ridho jika PKS akan menggunakannya sebagai posko, silahkan saja,” ujarnya kepada pengurus PKS Pancoran. 

Namun Sabtu (27/12) siang, air Ciliwung pun kembali surut seiring dengan mulai redanya hujan di Jabodetabek. Banjir yang mulai jam dua dini hari, akhirnya surut jam dua belasan, warga pun kemudian sibuk membersihkan lumpur di rumahnya masing – masing. Di Rawajati ini, Alhamdulillah warga selalu diupdate tentang info – info banjir oleh relawan komunitas  yang menamakan dirinya dengan Masyarakat Peduli Ciliwung (Mat Peci) yang bekerja sama dengan RAPI (Radio Penduduk Indonesia) di Bogor dan di Depok. "Untuk bulan Desember ini masih aman. Enggak ada persiapan harus ngungsi. Tapi biasanya nanti pas Januari pas hujan mulai deras – derasnya,  banjirnya itu bisa lebih tinggi. Kalau sudah begitu saya biasanya tidur di kontrakan anak saya," kata Rahmat, salah satu relawan Mat Peci Rawajati.

Harapan juga datang dari warga RT 2 Kecamatan Rawajati, Kelurahan Pancoran, Suwaryo (50), yang bermukim di bibir kali Ciliwung kepada gubernurnya. "Pak Ahok, Kapan ya ke Rawajati?" tanya Suwaryo. Jika Ahok blusukan ke Rawajati, Suwaryo berencana untuk mengutarakan beberapa permasalahan utama penyebab banjir di lingkungannya.  "Dari kapan tau jembatan (lama di jalan Kalibata) ini katanya mau dijebol semua karena sampah sering nyangkut kalau air Ciliwung naik. Saya enggak ngerti kenapa belum dijebol semua, padahal separuh (jembatannya) sih sudah dijebol," ujar Suwaryo. "Terus katanya mau ada normalisasi sungai. Itu kapan realisasinya? Padahal tiap bulan ada petugas yang ngukur kali," imbuhnya.  "Katanya lagi nanti rumah di sini mau digusur. Itu bagaimana ganti ruginya? Warga mau dipindahkan ke mana? Enggak jelas mau gimana, cuma katanya-katanya saja. Saya minta kejelasan saja intinya," lanjut pria yang berprofesi sebagai sopir taksi tersebut.

Menpan: Sebelum Jokowi-JK, Sumut Sudah Optimalkan Gedung Pemerintah

MEDAN (27/12) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Yuddi Chrisnandi menilai bukan hal yang baru bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam menetapkan larangan penyelenggarakan rapat atau melakukan kegiatan dinas di hotel.

Menurut Yuddi, sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mengeluarkan larangan tersebut, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho telah mengeluarkan kebijakan serupa terlebih dahulu, tepatnya sejak Gatot menjabat sebagai Gubernur (2013).

Demikian disampaikan Yuddi saat makan siang bersama Gubernur Gatot, Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Kapolresta Medan Kompes Pol Nico Afinta Karo-karo, dan sejumlah SKPD Pemprov Sumut di Rumah Makan Garuda Jalan Pattimura Medan, Sabtu (27/12).

"Pak Gubernur sendiri juga telah melaksanakan itu jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Setelah terpilihnya Pak Gatot jadi Gubernur, rapat-rapat dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas gedung yang ada sudah dilaksanakan. Sehingga, dengan adanya kebijakan larangan rapat di hotel ini tak perlu mengagetkan, walaupun menuai proses dari para pelaku usaha perhotelan," kata Menpan yang didampingi Gubernur saat menemui pewarta.

Menpan juga mengatakan bahwa kunjungannya ke Provinsi Sumatera Utara, selain untuk menghadiri undangan dan menyampaikan ucapan Selamat Natal dari Presiden, sekaligus bertemu dengan Gubernur dan jajarannya. Pertemuan dengan Gubernur bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi pembangunan di Sumut serta mendengarkan aspirasi-aspirasi dari Pemprov Sumut yang bermanfaat bagi pusat.

"Ini semua rencana pembangunan yang baik dan Sumut merupakan provinsi yang bisa menjadi lokomotif perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu didukung sebuah komunikasi yang intens antara daerah dan pusat, termasuk melalui kehadiran menteri-menteri sebagai pembantu presiden ke daerah. Sehingga, program-program yang direncanakan oleh daerah bisa cepat diketahui oleh pusat dan pusat bisa segera memberikan dukungan- dukungan teknis yang dibutuhkan daerah, tanpa proses birokrasi yang berbelit-belit,” ujar Menpan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Gatot bersama Kapolda dan Walikota Medan menyambut kedatangan Menpan dengan memberikan ulos, kain ciri khas Sumut, sebagai penghormatan penerimaan yang baik. Selain itu, Gubsu juga memberikan cinderamata berupa plakat dan buku ‘Sumut Bangkit’ kepada Menpan.

Sumber: Humas Pemprov Sumatera Utara

Pemerintah Diminta Pakai Cara Dialog untuk Redam ISIS

JAKARTA (29/12) - Pemerintah disarankan mengedepankan jalur dialog untuk meredam paham radikal yang ada di Indonesia.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII, A. Fikri Faqih, menanggapi ditangkapnya enam orang yang diduga pengikut ISIS dan hendak terbang ke Suriah melalui Bandara Soekarno-Hatta.

"Karenanya, pemerintah harus melibatkan ulama sebagai mediator dialog kepada kelompok-kelompok tersebut," ujar Fikri Faqih saat dihubungi Sindonews, Minggu 28 Desember 2014.

Kata dia, pemerintah bisa mencontoh upaya yang dilakukan oleh sejumlah politisi bersama ulama Arab dan Kurdi di Kurdistan, Irak Utara yang selama beberapa tahun terakhir berhasil meredam paham ISIS di wilayah tersebut.  

"Pendekatan yang dilakukan adalah murni dialogis secara terbuka dan saling sejajar," terangnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, sebagian besar pengikut ISIS terjebak dalam paham radikal yang dangkal. "Tapi miskin konteks Islam yang rahmatan lil alamin," katanya.

Oleh karenanya, peran ulama penting untuk mengembalikan pola pikir mereka yang salah atas gerakan radikal tersebut.

"Mereka harus dipahamkan bahwa ISIS tidak sesuai dengan konsep Islam dan hanya menjadi benih fitnah bagi umat Islam sendiri," terangnya.

Lanjut Fikri, cara-cara represif yang berlebihan terhadap paham radikal tak sepenuhnya efektif untuk meredam gerakan radikal di Tanah Air.

"Hanya akan menimbulkan efek 'bola karet'. Sebagaimana bola karet yang akan memberi gaya tolak dan memantul ke sana-ke mari bila ditekan atau dipukul, begitu pula paham radikal ini," lanjutnya.

Sumber: http://nasional.sindonews.com